IKLAN

Dikategorikan tipe A, Setelah Perubahan 1045 Duduki Struktur Perangkat Daerah

Kandouw: 20 Agustus 2016, OPD Sulut Perdanya Sudah Diketok


MANADO-Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulawesi Utara (Sulut) harus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yaitu 20 agustus 2016 mendatang. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Rabu (20/7).

Wakil Gubernur Sulut saat rapat

Wakil Gubernur Sulut saat rapat sosialisasi OPD dipimpin langsung perwakilan Kemendagri Dr Nurdin di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Rabu (20/7) (foto:Kandi/ML)

Pada rapat penyusunan nomenklatur SKPD Sulut Rabu (20/7) di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Kandouw menambahkan OPD sesuai PP nomor 16 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Penyusun OPD harus secepat mungkin untuk diselesaikan. Mengingat ini penyusunan tupoksi masing-masing OPD baru, nanti semua rencana pembentukan hingga pengoprasian OPD dapat berjalan dengan baik,”jelas Kandouw.

Disisi lain Wagub menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena Sulut dikhususkan tidak mendapatkan pengurangan OPD seperti daerah lain di Indonesia yang mengalami perubahan 20 persen OPD.

Kegiatan ini dapat dirumuskan nomenklatur bidang, sub bidang, sub seksi dan sub bagian pada masing-masing urusan akan tergambar dalam struktur SKPD masing-masing.

Selesai pembahasan draft harus segera dimasukan ke DPRD Provinsi untuk dibahas sehingga akan menjadi Perda nantinya,”ungkap Kandouw.

Kepala SKPD harus mengimbangi kinerja dengan memberikan input dan output seimbang, mengoptimalkan setiap pekerjaan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Setelah kajian mendalam melalui Dirjen Otda, Kemendagri…

Kandouw kepada wartawan mengakui OPD Sulut dikategorikan tipe A. Total setelah perubahan mendapat tipe A yaitu eselon 1B tetap 1, eselon 2A tetap 42, eselon 2B dari 11 menjadi 9, eselon 3a dari 270 tetap 270, eselon 3B dari 9 dikosongkan/hilang, eselon 4A dri 753 menjadi 723, 4B kosong.

“Sebelum perubahan ada 1045 setelah perubahan sisa 1045. Ini saya tegaskan berlaku maksimal 20 Agustus 2016, perdanya mulai diketok. Sudah dibawah ke Kemendagri tapi seelum itu dibahas melalui DPRD Provinsi,”tegasnya.

Diketahui, OPD yang baru terbentuk adalah Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil and KB, Dinas Kebudayaan, Bakorluh digabung dengan dinas Pertanian, untuk Sekretariat Korpri, badan penghubung dan Rs. Daerah Ratumbuisang menjadi Eselon III.

“Ini kan masih dalam sosialisasi terhadap kepala-kepala SKPD, kita lihat dulu ditata semaksimal mungkin dan terpaksa harus ada yang pelaksana tugas (Plt). Tidak mungkin eselon II jadi eselon III. Agustus kita akan lakukan rolling, jadi penyempurnaan struktural momenya pas,”kuncinya.(srikandi/Hm)

IKLAN
loading...