IKLAN

8 Tuntutan Buruh, Ini Reaksi Pemprov


MANADO-8 tuntutan kaum pekerja di Sulawesi Utara (Sulut), terkait peringatan Hari Buruh atau May Day tepat 1 Mei di lapangan Kantor Gubernur, Senin (2/5).

SERIUS: Puluhan buruh di lapangan Kantor Gubernur saat lakukan aksi damai, Senin (2/5) (foto:Kandi/ML)

SERIUS: Puluhan buruh di lapangan Kantor Gubernur saat lakukan aksi damai, Senin (2/5) (foto:Kandi/ML)

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Tommy Sampelan mengatakan para buruh menuntut perlakuan lebih adil dan bermartabat, berkomitmen tingkatkam SDM, penyiapan tenaga kerja handal dan profesional,”kata Sampalen kepada puluhan buruh turut hadir.

Lanjutnya, May Day 2016 mengusung tema Optimalisasi disiplin dan semangat kerja (ODSK) menuju Sulut hebat.

Setelah menyelenggarakan apel buruh dan kegiatan-sosial kemanusiaan berupa pelayanan donor darah, pemeriksaan kesehatan serta pasar murah yang diperuntukan bagi buruh. Dilanjutkan pelepasan balon oleh Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Unsur Forkopimda Sulut, Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja Rekson Silaban serta Instansi terkait, Senin (2/5) (foto:Ist)

Setelah menyelenggarakan apel buruh dan kegiatan-sosial kemanusiaan berupa pelayanan donor darah, pemeriksaan kesehatan serta pasar murah diperuntukan bagi buruh. Dilanjutkan pelepasan balon oleh Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Unsur Forkopimda Sulut, Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja Rekson Silaban serta Instansi terkait di lapangan Kantor Gubernur, Senin (2/5) (foto:Ist)

Pantauan Manadoline, 8 tuntutan tersebut diantaranya cabut PP 78/2016, stop kriminalisasi buruh, tolak RUU task amnesty, hapus outsourching, tolak Perpres 19/2016, naikkan iuran jaminan pensiun, cabut Perda Sulut Nomor 2 tahun 2015, revisi Perda Sulut Nomor 2 tahun 2010.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengakui sudah mengetahui dan bicarakan 8 tuntutan tersebut karena sudah berkomunikasi dengan perwakilan KSPSI.

Menurut Olly Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak mungkin mencabut PP Nomor 78 tahun 2016, tetapi dasar Undang-undang PP kami akan lakukan terobosan baru.

“Bagaimana kami membahas upah buruh per sektor kerja, bisa saja lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 2,4 juta, butuh kerja sama buruh dan investor agar berjalan baik supaya kita bisa dapat lapangan pekerjaan.”kata Olly. (srikandipangemanan)

IKLAN
loading...