IKLAN

Aksi ‘BKD Swasta’ Membuat Gerah Wakil Rakyat


Boy Gumolung (kedua dari kiri)

Boy Gumolung (kedua dari kiri)

BITUNG-Pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung pada tanggal 9 Desember lalu, mulai bermunculan ‘Badan Kepegawaian Daerah Swasta’ (BKD swasta) yang aksinya meresahkan para Aparatur Sipil Negara bahkan Kepala Lingkungan serta RT. Kondisi ini membuat gerah para Wakil Rakyat, penghuni Gedung rakyat Kota Bitung.

“Saya meminta kepada pasangan calon yang terpilih dimasa transisi antara Pemerintah yang lama kepada Pemerintah yang baru, agar bisa melakukan pengawasan terhadap aksi naik turun rumah yang dilakukan oleh ‘BKD swasta’, bahkan ada beberapa Kepala Lingkungan dan RT yang telah diberhentikan tanpa alasan jelas,” ujar Supermen Boy Gumolung, Anggota DPRD Kota Bitung dari PKPI, Jumat (8/1).

Pernyataan Gumolung ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dengan Agenda pembacaan Keputusan DPRD Kota Bitung tentang Usulan Pemberhentian Hanny Sondakh sebagai Walikota dan Max Lomban sebagai Wakil Walikota Periode 2011-2016, dan usulan Penetapan Max Lomban sebagai Walikota dan Maurits Mantiri sebagai Wakil Walikota Bitung periode 2016-2021.

Hal senada juga dikatakan oleh Djon Cornelius Hamber anggota DPRD Kota Bitung dari Partai Gerindra. Hamber meminta pertimbangan Pemerintah yang baru terpilih terhadap aksi ‘BKD swasta’ dan pemberhentian Kepala Lingkungan dan RT yang berimbas pada jalannya roda Pemerintahan.

“Hal ini perlu disikapi dengan bijaksana sehingga tidak akan mengganggu jalannya roda Pemerintahan dan tidak akan merembes ke wilayah Gereja, banyak orang yang menghubungi saya dan mempertanyakan masalah ini,” katanya. (jones)

 

IKLAN
loading...