MANADO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, Sunday Rompas menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri menyurati Kabupaten dan Kota yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU.
“Dalam rapat koordinasi keuangan KPU yang dilaksanakan di Manado, biro keuangan KPU Pusat menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah mengirimkan surat kepada seluruh Kabupaten dan Kota yang belum melakukan penandatanganan NPHD, itu semacam terguran keras,” ungkap Sunday kepada wartawan di Manado.
Menurut Sunday, dirinya tidak menyebut Manado tetapi daerah ini adalah salah satu dari sekian Kabupaten dan Kota yang belum melakukan penandatanganan NPHD dengan pihak KPU.
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado sudah dimulai, sehingga KPU harus menyampaikan hal tersebut kepada pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Manado karena persoalan waktu.
“26 Oktober 2019 nanti, KPU akan menetapkan syarat dan dukungan untuk calon perseorangan termasuk persebarannya di kecamatan-kecamatan yang ada di Manado. Jadi tahapan ini sudah sangat memerlukan anggaran,” terangnya.
KPU Manado membutuhkan kepastian dana Pilkada lewat penandatanganan NPHD, tapi hingga kini pihak KPU dan Pemkot Manado belum menemui kesepakatan soal nominal anggaran sehingga tersendat pada penandatanganan NPHD.
Upaya untuk menemui kata sepakat terus dilakukan KPU dan Pemkot Manado melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran, namun hal tersebut kembali gagal karena kedua pihak sebalumnya sepakat pada angka 43 miliar kemudian mendadak turun menjadi 35 miliar.
“Kami Tolak. Kami akan melaporkan sikap pemerintah itu kepda atasan di KPU Provinsi unttuk kemudian diteruskan kepada pusat,” kuncinya. (hcl)
