(Wagub Steven Kandouw saat memberikan arahan dan masukan terkait penyampaian laporan hasil reses pertama anggota DPRD Sulut, Selasa (5/6/2018) (foto:Ist)
MANADO- Mendengarkan hasil reses DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Wakil Gubernur Steven Kandouw mengatakan setiap masukan menjadi bahan introspeksi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Yakinlah apa yang disampaikan dan dihasilkan DPRD sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis selanjutnya. Masukan dari DPRD sangat diperlukan. Apalagi hasil reses. Ini harus kita laksanakan. Karena reses itu sah dalam menjaring aspirasi masyarakat,”ujar Wagub saat mengikuti rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian laporan hasil reses pertama anggota DPRD Sulut, Selasa (5/6/2018) sore tadi.
Menanggapi laporan reses, selain menjadi bahan introspeksi juga konsolidasi bahkan rekonsiliasi. Hasil itu sudah dikumpulkan dan berharap untuk SKPD agar segera disimpan setiap masukan DPRD juga jadikan bahan untuk menyusun rencana kerja,”sambung Kandouw.
“Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019 sudah mulai disusun. Kemudian APBD 2018. Catatan yang disampaikan, memang ada sebagian yang jadi kewenangan Kab/Kota. Tapi tak apa-apa. Silahkan sampaikan,”pesannya.
Wagub mencontohkan, seperti hasil reses yang disampaikan wakil rakyat dari dapil Nustar bahwa ada catatan penting yakni soal pendidikan, baik bantuan langsung maupun beasiswa.
“Memang betul infrakstruktur pendidikan kita piramid. SMS/SMP berbanding terbalik. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana mengalokasikan anggaran ke Nustar. Sedikit atau banyak, kita harus sediakan sarana pendidikannya,”jelas mantan Ketua DPRD Sulut tersebut.
Selain itu, untuk dapil BMR ada aspirasi soal status RS yang harus ditingkatkan tipenya.”RS di Bolmong sangat penting. Kita sudah berikan bantuan. Tapi kita harus terus adakan bantuan dan kolaborasi dengan pemerintah di daerah. Mudah-mudahan akhir tahun akan diresmikan,” sambungnya.
Begitu pula dengan Wakil rakyat dapil Manado menyampaikan aspirasi status tanah. “Sekarang sudah diidentifikasi lebih lanjut. Rencana 7 Juli Pak Presiden datang dan berikan sertifikat kepada korban bencana. Ini memang harus berhati-hati soal status pemilikan tanah,” ujar Wagub.
Di Bitung sendiri dikeluhkan soal nasib nelayan. Dan untuk dapil Minahasa-Tomohon, soal infrakstruktur, ada jalan nasional yang sudah mendesak untuk
diperbaiki.
“Kadis PU harus catat dan pikirkan cari solusi. Contoh jalur Tomohon-Manado. Sekarang sudah makan waktu 1 jam lebih. Begitu juga untuk bantuan pertanian, perikanan, perkebunan. Konteks ini penyalurannya akan melibatkan anggota DPRD per dapil. Jangan sampai terkesan reses tak berguna. Karena hasilnya tak terakomodir. Semua harus terakomodir,”tandas Wagub sembari menyentil ntuk dapil Minsel-Mitra soal harga komoditas andalan yaitu kopra.
Melihat hal itu, Wagub berterima kasih kepada DPRD karena sudah berikan masukan pada.”Terima kasih, penyampaian hasil reses yang menjadi catatan untuk kami. Saya berharap, koordinasi, kerja sama, konsultasi akan terus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Sulut,”kuncinya.
(srikandi/hm)
