IKLAN

Dugaan Korupsi Dana Makan Minum DPRD Boltim Tahun 2011

Berkas Mantan Ketua DPRD Boltim Kembali Diserahkan ke Penyidik Kejari Kotamobagu


SM alias Sumardiah, Salah Seorang Tersangka Dana Makan Minum DPRD Boltim 2011. (f-manadoline)

SM alias Sumardiah, Salah Seorang Tersangka Dana Makan Minum DPRD Boltim 2011. (f-manadoline)

KOTAMOBAGU – Sempat tak terdengar beberapa saat, proses pengusutan dugaan kasus korupsi dana Makan dan Minum (MaMi) DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus berjalan. Kini perkembangannya berkas perkara untuk tersangka SM alias Sumardiah mantan ketua DPRD Boltim kembali diserahkan penyidik Polres Bolmong ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu pada Rabu 8 April 2015.

Menurut Kasat Reskrim AKP Iver S. Manossoh SH mengatakan berkas perkara korupsi MaMi, belum sepenuhnya diserahkan kembali kepada kejari. Sebab, penyidik masih akan memfokuskan penyelidikan terhadap berkas mantan ketua DPRD Boltim. “Kuat dugaan SM adalah otak dibalik kasus korupsi tersebut. Sehingga berkasnya harus diutamakan,” tegas Manossoh, Selasa (14/4). Mantan penyidik Densus 88 itu menambahkan penyidik sudah melengkapi permintaan jaksa dalam berkas P-19 tersangka SM. Di dalam berkas itu, jaksa meminta tanggapan ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sejumlah keterangan saksi. “Semuanya sudah dipenuhi, sehingga berkasnya dikirim kembali ke kejaksaan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus MaMi Boltim terjadi pada tahun anggaran 2011 silam. Para anggota legislatif (aleg) Boltim diduga telah menerima aliran dana MaMi fiktif yang direncanakan oleh oknum ketua DPRD Boltim bersama para rekannya yakni Bendahara Satria Mokodompit (yang telah menjalani hukuman badan atas putusan Pengadilan Tipikor Manado beberapa waktu lalu). Termasuk juga tiga PNS Setwan Boltim, almarhum Djunaidi Daumpung kala itu menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), Sahifudin Umar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Jemmy Golonda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Setelah dilakukan penyelidikan, setiap anggaran MaMi telah dicairkan dan dinikmati bersama-sama, hingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 800 juta. Saat itulah penyidik Tipikor langsung menetapkan PA, KPA, dan PPTK sebagai tersangka beserta 20 anggota DPRD Boltim dalam kasus tersebut. (yoan)

IKLAN
loading...