Manadoline.com, Tahuna- Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau yang dikenal dengan APIP Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai peran sertanya dalam mencegah kecurangan, dan menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi para auditor eksternal, internal dan legislatif.
Juga dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ke depannya, mengikuti Workshop Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa bekerjasama dengan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember di Aula Nyiur Melambai BPKP Provinsi Sulawesi Utara, yang dihadiri oleh Kepala BPKP Sulut DR Setya Nugraha SE MIBA, Bupati Jabes Ezar Gaghana dan Kepala Inspektorat Sangihe N.R E Pande SH ME.
Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana menyampaikan jika workshop ini diharapkan dapat menjadi pendukung manajemen pemerintah daerah.
“Workshop Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa yang bekerjasama dengan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan APIP Sangihe, kiranya dapat mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. Sehingga APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan,” kata Bupati.
Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe N.R E Pande SH ME menegaskan jika baru tiga kabupaten/kota yang mengikuti workshop tersebut, dan Sangihe merupakan kabupaten yang ketiga.
“Hari ini Jumat (11/12/2020) dilaksanakan Workshop Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa di Aula Nyiur Melambai BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Jadi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya, itu di audit oleh APIP. Baru tiga kabupaten/kota yang melaksanakan, dan yang ke tiga Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melaksanakan. Serta pelaksanaannya menerapkan potokol covid-19. Pesertanya dibatasi, hanya 14 orang,” jelasnya.
Pelaksanaan workshop Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa digelar selama dua hari dengan target meningkatkan kapabilitas APIP sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
“Ya harapan kami agar peningkatan kapabilitas APIP, juga demikian pengamanan dari sisi barang dan jasa itu dapat dikawal sebaik mungkin. Karena dari belanja APIP ini kan adalah belanja pegawai, kemudian sampai di belanja barang dan jasa.
Nah kalau belanja pegawai kan itu real, resikonya masih bisa diamankan dan sistemnya sudah berjalan dengan baik. Sementara dari barang dan jasa, sistemnya sudah berjalan cuma dalam praktek pelaksanaannya ini, dengan rancangannya ini kita harus benar-benar kita kawal,” pungkasnya. (Zul/Adve)
