Bupati JS Mengaku Siap Ditegur MenpanRB dan Mendagri. Kenapa?

Bupati Mitra James Sumendap SH.

RATATOTOK — Prihatin dengan keberadaan lokasi tambang ilegal di Kecamatan Ratatotok, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH kerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ribuan masyarakat yang prihatin dengan kondisi lokasi tambang ilegal di Ratatotok, Senin (9/3/2020).

Sesuai dengan program Gerakan Cinta Bumi yang digagas oleh Presiden RI ke 5 Hj Megawati Soekarno Puteri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra, melakukan penghijauan dengan penanaman pohon di lokasi tambang ilegal Ratatotok.

Dalam sambutan Bupati JS dilokasi tambang legal, dikatakan saat ini perkebunan Alason sudah sangat mengerikan karena aktivitas penambangan tanpa izin (PETI)

“Karena menggunakan alat berat sehingga perkebunan ini jadi rusak parah. Situasi ini sangat membahayakan ribuan warga di Kecamatan Ratatotok. Satu tahun, lima tahun, 10 tahun kedepan beberapa desa di wilayah ratatotok akan menjadi kuburan masal jika keberadaan hutan alason ini tidak segera dilakukan penghijauan,” sebut Sumendap.

Penghijauan di lokasi tambang ilegal Ratatotok.

Sumendap juga meminta kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang hadir saat itu, untuk memperhatikan urusan izin pertambangan karena sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Kami tidak anti investasi, tapi investasi yang dilakukan harus memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku. Bapak Gubernur kiranya dapat menseriusi hal ini, karena jangan sampai bahaya banjir bandang akan mengancam keberadaan masyarakat di ratatotok kedepan” ungkap JS

Terkait bakal mendapat teguran dari Menpan-RB dan Mendagri, Bupati James Sumendap SH mengatakan siap menerima hal tersebut karena ia menyatakan akan meliburkan ASN Mitra setiap 2 bulan sekali untuk melakukan penghijauan di lokasi tambang ilegal.

“Saya siap ditegur dan dimarahi Menpan dan Mendagri, karena nanti saya akan meliburkan jajaran pemerintah untuk melakukan penghijauan setiap dua bulan sekali. Bagi saya keselamatan lingkungan dan masyarakat saya juga harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah,” tegas Sumendap. (rfs)