RATAHAN — Bupati James Sumendap SH pada beberapa kesempatan sering meminta agar seluruh Apar Sipil Negara (ASN) Minahasa Tenggara (Mitra), Aparat Kepolisan dan TNI, untuk bersikap netral menghadapi Pilkada Mitra 2018.
Hal yang sama juga ditegaskannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, di Atrium Kantor Bupati Mitra, Senin (25/6/2018).
“Saya berharap ASN, Polisi dan TNI bersikap netral. Dan lebih khusus ASN hingga para hukum tua untuk menjaga netralitas, jaga komitmen dan jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat berakibat sanksi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Mitra,” kata Sumendap.
Ia juga menuturkan pilihan untuk menyalurkan suara adalah hak masing-masing, tapi harus bersikap netralitas.
“ASN tentu sudah tahu terkait netralitas, untuk itu harus dijaga sikap netral pada Pilkada nanti. Dan lebih daripada itu wajib mensukseskan Pilkada dan menjaga stabilitas daerah, begitupun para hukum tua, biarkan masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani, pemimpin masa depan Kabupaten Mitra yang lebih sejahtera,” tutur Sumendap.
Ditekankannya, jika ada oknum-oknum yang coba-coba lakukan money politik, APH harus bertindak sesuai aturan yang ada.
“Saya minta aparat penegak hukum tangkap oknum-oknum yang coba-coba melakukan money politik, agar pesta demokrasi di Minahasa Tenggara dapat berjalan baik sesuai hati nurani rakyat,” tegas Sumendap.
Sumendap pun berharap Pilkada di Mitra menjadi Pilkada terbaik di repubik ini dan jangan sampai ada oknum-oknum yang merusak pesta demokrasi tersebut.
“Apabila saya temukan ada ASN, kepala SKPD, camat, kepala desa yang tidak netral akan saya copot dari jabatannya,” pungkasnya.
Hadir pada kesempatan itu ketua DPRD Drs Tavif Watuseke, Anggota DPRD Sammy Pongilatan, Sekda Drs Robby Ngongoloy ME MSi, Asisten III Drs Piether D Owu ME, Kepala-kepala SKPD, Staf khusus Bupati, Kepala desa/lurah. (fensen)
