IKLAN

Dakwaan Jaksa Kabur, Eksepsi Marlina Diterima


received_998700683549213

Sidang Dugaan Korupsi TPADP dengan Terdakwa MMS beberapa waktu lalu. (Foto eka/ml)

MANADO — Pengadilan Negeri Manado kembali menggelar sidang dugaan korupsi TPAPD dengan agenda Putusan Sela yang diketuai oleh Majelis Halim Darius Naftali, SH, MH pada selasa (15/3). Pada sidang tersebut, Hakim memutuskan untuk mengabulkan eksepsi atau keberatan dari pengacara terdakwa Marlina Moha Siahaan terhadap dakwaan JPU Lukman Efendi. “Membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU, karena dinilai kabur tidak sesuai pasal.” Kata Naftali.

Setelah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum mengatakan akan memikirkan langkah hukum selanjutnya. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Manado Willem Rompies mengatakan dakwaan Jaksa tersebut terdapat ketidak sesuaian antara uraian yang didakwakan dengan penerapan pasalnya. Dimana, dalam uraian mengenai perbuatan yang didakwakan, Marlina didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan kesatu (Primair dan subsidair), dan pada dakwan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Hal ini, berarti JPU telah menyusun dakwaan concursus realis (meerdaadsche samenloop), sehingga surat dakwaan yang demikian akan menimbulkan confuse (membingungkan) atas misleading (menyesatkan). Maka dakwaan dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang bersifat Obscure Libelum (kabur/tidak jelas dan tidak lengkap),” jelas Rompies.

Kasi Penkum Kejati Sulut Arief Kanahau SH, juga memberikan tanggapan soal Putusan Sela Majelis Hakim tersebut. “Putusan Sela Hakim menerima Eksepsi terdakwa bukan berarti kasus yang menjerat terdakwa ini tuntas bukan begitu. Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan JPU kabur. Dan JPU akan menempuh langkah-langkah selanjutny” tegas Kanahau.

Dalam dakwaan JPU dijelaskan bahwa mantan Bupati Bolmong itu, terlibat dalam penyalahagunaan uang negara dan telah menggunakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 tahun 1999, sebagai pijakan hukum untuk menggiring Marlina ke kursi pesakitan.

Pasalnya, Marlina diduga kuat telah menilep dana TPAPD Triwulan II dan Triwulan III, dengan modus pinjam. Perbuatannya itu, dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan M Potabuga (Dipidana tanggal 7 November 2012) selaku Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmong sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), F L Sugeha (Dipidana 1 Desember 2014) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmong juga selaku Pengguna Anggaran, S Makalalag (Dipidana 1 april 2013) selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS), C C P Wua (Dipidana 30 November 2012) selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Bolmong juga sebagai PPTK, I S Lasinggaru (Dipidana 11 Februari 2013) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan F Asimin (Dipidana 3 September 2015) selaku Asisten III juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran. (ekaputra)

IKLAN
loading...