IKLAN

Deprov Bawa Aspirasi ANPS ke Menteri Susi


MANADO-menindak-lanjuti aksi demo yang dilakukan ribuan warga yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Pajeko Sulawesi Utara pekan lalu. Akhirnya Komisi 2 yang memohon ke pimpinan DPRD Sulut untuk digelar hearing lintas komisi yaitu Komisi 1,2,3 dan 4 bersama dengan Asosiasi Nelayan Pajeko Sulut,Polairud,Lantamal VIII Manado,Sabandar Manado,Asisten 2 Pemprov Sulut,Dinas Perikanan, Karo Hukum serta Disperindag,Senin (1/6)

Setelah mendengarkan keluhan dari Asosiasi Nelayan Pajeko Sulut dan pihak Polairud yang sering melakukan penangkapan terhadap beberapa Kapal Pajeko, pihak Sahbandar, Asisten 2 dan Kepala Dinas Perikanan dan Lantamal VIII Manado,akhirnya hearing lintas Komisi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 akan segera membentuk tim.

Usai memimpin rapat, Noldi Lamalo yang sempat dikonfirmasi manadoline.com, Lamalo menjelaskan tim yang dibentuk ini tugasnya adalah membawa aspirasi dari Asosiasi Nelayan Pajeko Sulut ke Kementerian Perikanan dan Kelautan.

‘Kami akan menindaklanjuti aspirasi ribuan nelayan ke Kementerian Perikanan dan Kelautan dalam waktu dekat ini,” papar Lamalo.

Diketahui Aspirasi yang disampaikan oleh ribuan nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Pajeko Sulut adalah soal tidak bisa melautnya para nelayan yang bekerja di kapal pajeko. Karena akan ditangkap oleh Polairud. Disebabkan Polairud mencurigai kapal pajeko ini dicurigai adanya perbedaan ukuran kapal(Gross Tonnage). Bahkan lebih mengecewakan lagi pengukuran kapal pajeko diduga dilakukan Polairud dengan cara naik ke atas kapal dan mengukur fisik kapal di tengah laut.

Padahal menurut Asosiasi Nelayan Pajeko Sulut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No:PM 8 tahun 2013 tentang pengukuran kapal. Dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 menjelaskan kewenangan pengukuran kapal diberikan kepada pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Pegawai Negeri dan tenaga ahli yang ditunjuk olehnya. (mom)

IKLAN
loading...