Dinsos-DP3A Kota Manado Jalin Kerjasama Koordinasi Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

MANADO — Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Sammy Kaawoan, bersama kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, Ester mamangkey, melakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama koordinasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Penandatanganan ini dilakukan disela-sela kegiatan pemberdayaan masyarakat difabel dan eks trauma yang dimotori Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dalam surat perjanjian tersebut, pihak pertama yaitu Kadis DP3A Esther Mamangkey, dan pihak kedua Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Sammy Kaawoan, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama kemitraan. Yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar kerjasama kemitraan diantaranya kondisi dan posisi perempuan dan anak masih termarjinalkan dengan adanya perlakuan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kedua, saat perempuan dan anak mendapat perlakuan tindak kekerasan mereka mengalami kesulitan untuk menghadapi permasalahan. Dan ketiga, Pemerintah Kota Manado sudah memiliki produk hukum yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tupoksi dan kewenangan dalam berpartisipasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kadis DP3A Esther Mamangkey menyebutkan produk hukum yang dimaksud  yaitu surat keputusan walikota Manado tentang pembentukan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Manado tahun 2019, surat keputusan Walikota Manado tentang jasa tenaga ahli P2TP2A Kota Manado, dan surat keputusan Walikota Manado tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kota Manado.

“Pihak pertama dan pihak kedua menuangkan perjanjian kerjasama mencakup ruang lingkup kerjasama kemitraan diantaranya, koordinasi untuk penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Manado. Kewajiban dan tanggung jawab penanganan kasus kekerasan atau penelantaran,” ujar Kadis Esther.

Lanjut dikatakan, untuk koordinasi penanganan kasus, menindaklanjuti laporan kasus tindak kekerasan dari masyarakat sesuai dengan SOP P2TP2A Kota Manado. Kemudian, pihak pertama dapat berkoordinasi dengan pihak kedua dalam hal penanganan kasus dari perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau penelantaran.

Sementara, Kadis Sammy Kaawoan mengatakan untuk perjanjian terkait kewajiban dan tanggung jawab dalam hal ini tindakan kekerasan, maka pihak pertama berkewajiban melakukan tindakan pengamanan sementara untuk perlindungan korban tindak kekerasan di shelter atau rumah aman yang ada. Pihak pertama bersama pihak kedua wajib melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan.

“Sementara dalam kasus yang lebih spesifik yaitu penelantaran ekonomi, karena KDRT, atau suami tidak memberi nafkah perempuan dan anak, maka pihak kedua berkewajiban melakukan pencatatan pelaporan dan bertanggungjawab untuk membuat KIS serta bantuan tambahan lainnya kepada korban penelantaran dalam penanganannya. Sedangkan, pihak pertama dapat memonitor sekaligus pendampingan pembinaan mental oleh jasa tenaga ahli P2TP2A Kota Manado. (swb).

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020