DPRD Sulut Tetapkan Tata Tertib Anggota Dewan

SETELAH melakukan pembahasan sejak tahun 2018 lalu, akhirnya Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulut ditetapkan lewat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua Dewan Andrei Angouw.

(Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat melakukan penandatanganan dokumen penetapan Tatib DPRD Sulut)

Paripurna ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw serta unsur Forkopimda.

Selain penetapan Tatib DPRD Sulut, ikut juga ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Sulut Tahun 2019.

(Wakil Ketua DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu juga ikut menandatangani berita acara penetapan Tatib DPRD Sulut)

Rapat Paripurna ini diawali pembacaan laporan oleh Ketua Tim Kerja Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Boy Tumiwa, yang di akhiri dengan penandatanganan Nota Kesepakatan.

(Gubernur Sulut Olly Dondokambey hadir dalam Paripurna penetapan Tatib)

Dijelaskan Boy Tumiwa, untuk Tatib DPRD Sulut dimasukkan point kearifan lokal.

“Point kearifan lokal tersebut adalah sanksi pemotongan gaji bagi anggota dewan yang 3 kali paripurna secara berurut tidak hadir tanpa alasan yang jelas,” ungkap Tumiwa.

(Wakil Ketua Marthen Manoppo saat melakukan penandatanganan dokumen penetapan Tatib DPRD)

Tumiwa yang menjabat sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah,(Bapemperda ), menjelaskan, masuknya point ini, menjadi pemacu semangat bagi anggota dewan untuk hadir dalam setiap paripurna.

(Suasana rapat paripurna Penetapan Tatib DPRD Sulut dan penetapan Propemperda Provinsi tahun 2019)

“Point kaearifan lokal ini, bisa menjadi acuan bagi dewan Kabupaten /Kota untuk melaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Ini mungkin tatib pertama di DPRD Sulut yang mengakomodir hal ini dalam kearifan lokal,” jelas Tumiwa.

Paripurna penetapan Tata Tertib DPRD Sulut, dilaksanakan Jumat (1/3/2019).

(mom/adv)