MANADO – Sejumlah eks buruh kebersihan yang dirumahkan Pemkot Manado beberapa waktu, Senin (29/11/2021) siang mendatangi kembali DPRD Manado. Kedatangan mereka dikoordinir sekretaris wilayah KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Sulut, Romel Sondakh memenuhi undangan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi I memfolow up hasil demo mereka sebelumnya.
Yakni mempertanyakan surat edaran pengurangan 10% buruh kebersihan di beberapa kecamatan. Pasalnya, ada justru terjadi bukan pengurangan tapi pergantian orang baru. “Jujur, buruh kebersihan ini menjadi korban surat edaran itu. Padahal hearing lalu beberapa camat mengatakan tidak ada pergantian, kalau pengurangan oke. Jadi disini terjadi ketidakadilan dengan kebijakan kurang populis,” tegas Romel.
Selain itu, terkait janji DPRD atas ketimpangan pemberian THR hari keagamaan untuk buruh kebersihan di tahun 2020. Yang muslim mendapat THR, sementara nasrani tidak kebagian. “Waktu kantor dewan masih di Tikala, teman-teman DPRD janjikan akan ditata bulan agustus dalam APBD perubahan 2021. Ratusan teman-teman buruh kebersihan janji akan kejar, tuntut dan minta keadilan,” jelas Romel.
Kemudian terkait kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang mencantumkan dua program, kematian dan kecelakaan. Jika terjadi pengurangan, menurut Romel, akan terjadi pergantian kepesertaan dan perubahan data pada BPJS.
“Kami yakin pasti akan terindikasi data kepesertaan abu-abu dan berpengaruh pada data base BPJS. Ini harus dipertimbangkan matang-matang. Kemudian poin lain tadi sebelumnya kami ingin tahu sampai dimana komunikasi DPRD dengan wali kota,” tandas Romel.
Kedatangan buruh kebersihan diterima Ketua Komisi I, Benny Parasan, sekretaris Boby Daud, Vanda Pinontoan, Dolfie Angkouw serta beberapa camat, perwakilan Inspektorat minus Kabag BKAD, BKD yang ikut diundang hearing komisi I DPRD Manado. [anr]
