IKLAN

Fraksi Golkar dan Kebangkitan Rakyat DPRD Kotamobagu ‘Gugat’ Hasil Lelang Jabatan Eselon II


Pelantikan Pejabat Eselon II Pemkot Kotamobagu yang Menuai Kritik dari Berbagai Kalangan. (f-manadoline)

Pelantikan Pejabat Eselon II Pemkot Kotamobagu yang Menuai Kritik dari Berbagai Kalangan. (f-manadoline)

KOTAMOBAGU – Bola salju bernama hasil lelang jabatan terus menggelinding ke segala penjuru mencari sasaran yang dituju. Sebelumnya dihantam soal pernyataan Kajari Kotamobagu Fien Ering SH MH soal status Rio A. Lombone SSTP MH yang pernah dijadikan tersangka dugaan penjualan besi tua Mesjid Raya Baitul Makmur (MRBM) Kotamobagu pada bulan Februari 2013 yang memantik tanggapan serius dari elemen masyarakat. Selain itu kritikan keras politisi Hanura di DPRD Kotamobagu, Hi Agus Suprijanta SE yang menilai terdapat kejanggalan hasil rolling jabatan Eselon II oleh panitia seleksi (pansel) lelang jabatan. Terbaru hasil pengumunan tes lelang jabatan eselon II ternyata menjadi bahan bagi wakil rakyat di DPRD untuk mengevaluasi kinerja pemerintah karena terkesan tumpang tindih dengan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dua fraksi yakni Fraksi Golkar (F-PG) dan Fraksi Kebangkitan Rakyat (F-KR) dalam rapat paripurna pembahasan tahap pertama rancangan peraturan daerah inisiatif dan rancangan peraturan daerah usulan yang dilaksanakan di gedung DPRD Kotamobagu, Selasa (10/3). Pandangan F-KR yang disampaikan Jusran Deby Mokolanot SAg MSi. Meski memberikan apresiasi, namun ada beberapa catatan terkait lelang jabatan yang dilakukan pemkot. “Ini patut diberikan apresiais. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, soal lelang jabatan yang sudah dilakukan, dinilai tidak transparan. Tidak transparannya pihak panitia seleksi membuat penempatan para pejabat tidak sesuai dengan ilmu dan latar belakang yang ada,” ujar Jusran sambil menyebut tidak profesionalnya BKD sehingga membuat salah seorang pejabat eselon dua yang diundang malah tidak dilantik. Ini yang perlu diperhatikan. Pun demikian F-PG menyatakan hal yang sama. Pandangan umum fraksi yang disampaikan Fachrian Mokodompit itu, lebih tegas lagi. F-PG meminta ke pimpinan DPRD lewat Komisi I untuk memanggil pansel untuk meminta keterangan terkait dasar penilaian yang dilakukan. Bahkan, fraksi berlambang pohon beringin lebat ini menegaskan dokumen hasil penilaian untuk dibuka pada hearing. “Kami meminta kepada pimpinan DPRD, melalui Komisi I agar memanggil pansel. Bahkan dokumen hasil penilaian disampaikan,” tegasnya. (mara)

IKLAN
loading...