Gandeng Wakapolri, Wali Kota GSVL Diskusi Program Kerja APEKSI 2018

Wali Kota Malang, Mochamad Anton , Ketua APEKSI, Airin Rachmi Diany, Wakapolri, Komjen Pol. Drs. Syafruddin, Dewan Pengawas APEKSI, GS Vicky Lumentut dan Wali Kota Binjai, Muhamad Idaham foto bersama usai pertemuan. (foto: ist)
Wali Kota Malang, Mochamad Anton , Ketua APEKSI, Airin Rachmi Diany, Wakapolri, Komjen Pol. Drs. Syafruddin, Dewan Pengawas APEKSI, GS Vicky Lumentut dan Wali Kota Binjai, Muhamad Idaham foto bersama usai pertemuan. (foto: ist)

JAKARTA – Setelah melakukan pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini, Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (APEKSI), Selasa (30/1/2018) siang tadi melakukan silaturahmi dengan Wakapolri, Komjen Pol. Drs. Syafruddin di Jakarta.

Hadir dalam pertemuan itu, Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut (GSVL) selaku Dewan Pengawas APEKSI, Ketua Umum APEKSI, Airin Rachmi Diany yang juga Wali Kota Tanggerang Selatan, Wali Kota Binjai, Muhamad Idaham dan Wali Malang, Mochamad Anton keduanya selaku Wakil Ketua APEKSI.

“Kami melakukan audiens dan Pak Wakapolri. Diskusi tentang APEKSI dan program kerja 2018,” kata Wali Kota GSVL.

Menurut Wali Kota Manado dua periode ini, banyak masukan Wakapolri untuk mendukung kinerja Wali Kota anggota APEKSI. Termasuk akan hadir dalam Rakernas APEKSI 2018 ini di Kota Tarakan.

“Pak Wakapolri kami undang hadir Rakernas 2018 nanti. Intinya Pak Wakapolri mendukung program APEKSI dan mengingatkan agar Wali Kota anggota APEKSI yang berjumlah 98 Wali Kota se Indonesia untuk bekerja baik dan jangan terjerat masalah hokum,” jelas GSVL.

Jenderal berdarah Sulawesi Selatan itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Wali Kota anggota APEKSI atas kerja sama yang terjalin selama ini dengan Polri di daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan sebelumnya dengan KPK, menurut Ketua Umum APEKSI, Airin, berdiskusi bagaimana membuat kota yang cerdas dan bebas dari praktik korupsi.

Yang menjadi fokus ialah penguatan APIP serta smartcity dengan aplikasi program.

“Ada beberapa program yang dibahas pada pertemuan dengan KPK, antara lain e-goverment dan e-office. Diharapkan kedua program itu bisa diterapkan dari satu kota ke kota lainnya,” terang Airin. ***

Penulis: antoreppy