Genjot Sektor Pariwisata, Penerbangan Dikebut

Kunker Komite II DPD RI saat pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulut di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Senin (27/11/2017) (foto:kandi/ML)

MANADO– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan infrastruktur khususnya bandara dapat menjunjang sektor pariwisata kendati masih perlu pembenahan.

Hal ini dikatakan Olly diwakili Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen saat menerima kunjungan kerja (Kunker) komite II DPD RI di ruang CJ rantung Kantor Gubenrur, Senin (27/11/2017) pagi tadi.

Turut dihadiri pihak Angkasa Pura Bandara Sam Ratulangi, pejabat eselon II dan III Pemprov, Tim delegasi Komite II DPD RI.

Sulut adalah Provinsi Kepulauan dan perbatasan negara memiliki 286 pulau.”Khusus infrastruktur darat laut dan udara menjadi harapan besar Sulut dalam pengentasan kemiskinan dan realisasi bagaimana pemerintah mengembangkan sektor pariwisata,”jelas Silangen.

Menurutnya, sektor pariwisata memegang peran strategis bagi Sulut. Ini juga tergantung pada sektor khususnya transportasi udara.

“Kalau data yang masuk dari Agustus 2016-Juli 2017 hampir naik secara perlahan lahan 500 persen yakni 100.000 wisatawan,”beber Silangen.

Terkait Kunker Komite II DPD RI ke Sulut khususnya akan membahas UU Nomor I Tahun 2009 soal penerbangan, Silangen menambahkan bentuk perbaikan di sektor pariwisata, juga tuntutan dan ketergantungan tentang layanan penerbangan.

“Sektor transportasi darat. Penerbangan ini sangat vital. Apalagi Komite II akan melalukan pengawasan UU No I di Sulut. Saya kira ini aksebilitas infrastruktur di daerah,”sambungnya.

Sembari mengatakan pada 2018 Pemprov mengusulkan perluasan bandara Sam Ratulangi termasuk infrastruktur harus dipenuhi.”Muda-mudahan alokasi untuk bandara cukup,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan Komite II DPD RI Marhany Pua mengapresiasi Pemprov dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw yang telah menerima kunker mereka. Dimana Sulut termasuk Medan dan Kalimantan Utara merupakan sasaran kunjungan Komite II.

Kadek Adibawa, Ketua Komite II DPD RI menambahkan UU fokus kajian sektor penerbangan harus diutamakan aspek keselamatan.

Kadek juga inginkan pendapat dan masukan pihak Angkasa Pura, pejabat eselon II terkait penerbangan komersial, pesawat charteran untuk dapat memberikan kontribusi beberapa teknis lainnya termasuk keterlambatan delay dan penerbangan komersil terjadwal.

Pantauan Manadoline saat pertemuan berlangsung, Pemprov dan pihak terkait antusias Kunker Komisi II dan akan menindaklanjuti terkait penerbangan di Sulut.

(srikandi)

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020