Gubernur Olly Dorong DPM-PTSP se-Sulut Ciptakan Inovasi, Seperti Apa? Begini

MANADO– Seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) se-Sulawesi Utara (Sulut) terus berbenah diri, menciptakan berbagai inovasi, kreativitas guna memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

Gubernur Olly saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rakorpimda penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima Sulut yang dilaksanakan di Manado, Kamis (21/11/2019) (foto:Ist)

Peringatan tersebut katakan Gubernur Olly Dondokambey saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima Provinsi Sulut dilaksanakan di Manado, Kamis (21/11/2019).

Dihadiri, Sekdaprov Edwin Silangen, Bupati dan Walikota se-Sulut, Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulut Franky Manumpil.

Selain itu, Olly menerangkan penyelenggaraan PTSP prima harus terus dipacu dan ditunjang peraturan yang mendukung pelaksanaannya.

Dalam waktu dekat akan ada regulasi baru untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dimana IMB akan cepat keluar, dan untuk dokumen-dokumen teknis seperti rekomendasi instansi Iain nanti menyusul, dengan syarat arahan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah masing-masing,” kata Olly.

“Jadi akhir tahun ini kalo ada ijin-ijin yang diminta di kabupaten dan kota bisa berjalan dengan baik. Saya kira kita setiap tahun akan melebihi target pencapaian. Kalau kita punya komitmen bersama saya kira semua ini tuntas dengan baik,” sambungnya.

Selain itu mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan PP 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.

“Jadi saya kira apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dan DPRD juga dengan aturan yang baru PP 24 tahun 2019 membuat suatu Perda bersama-sama untuk memberikan insentif bagi setiap investasi akan kita lakukan,”tandasnya sembari minta koordinasi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi juga yang menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru itu pun harus dikoordinasikan agar supaya tidak saling mengganggu tetapi saling menopang. (srikandi/*)