MANADO-Panitia Khusus (Pansus) pembahas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2017, yang diketuai Ferdinand Mewengkang dari Fraksi Gerindra, melanjutkan pembahasan dengan mitra kerja dengan mitra kerja dari Komisi I dan Komisi II, Jumat (13/4/2018).
Banyak hal-hal penting yang terangkat dari penjelasan setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut.
Salah satunya adalah penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara, Femmy Suluh soal jumlah Tenaga Lepas Harian (THL).
Dari data yang dipaparkan Suluh, jumlah THL di Pemprov Sulut berjumlah 4. 891 orang, dengan perincian 3. 031 THL tersebar di 40 SKPD sisanya Guru dan Tenaga Pendidikan berjumlah 1.860, Pemprov menghabiskan anggaran untuk pembayaran gaji para THL ini dalam setahun sekira Rp. 150 miliar.
Mendengar penjelasan dari Kepala BKD, anggota Pansus sangat terkejut karena jumlahnya terbilang banyak. “Jangan sampai melonjaknya jumlah THL ini karena ‘balas budi’ namun karena kebutuhan,” ungkap beberapa anggota Pansus saat pembahasan Jumat (13/4/2018) mukai pukul 10.00 Wita dan berakhir jam 22.30 Wita.
Amir Liputo yang masuk dalam anggota Pansus menyatakan, tidak masalah soal jumlah THL tetapi harus selektif terkait kemampuan keuangan kita. Seperti di Dinas Perhubungan 19 orang padahal dinas ini membutuhkan banyak tenaga. Sementara di dinas lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak perlu banyak orang tapi jumlah THL mencapai 30-an lebih.
“Terkait THL saya menyarankan pada pemerintah jika dipertahankan saya sepakat. Tetapi harus digenjot PAD khususnya dari pendapatan lain. Dan harus ada penghematan, misalnya kurangi perjalanan dinas,” jelas Liputo.
Liputo menyayangkan juga jika memang benar ada THL umurnya sudah di atas 40-an masih diterima.” Ditengah kesulitan anggaran berharap Pak Gubernur sudah memikirkan dari mana anggaran ini diambil untuk membayar gaji. Saya khawatir melonjaknya jumlah THL ini Pak Gubernur tidak tahu. Karena dari data yang saya pegang dua tahun terakhir ini jumlah THL meningkat tajam,”kata Liputo.
Sementara itu, Sekprov Edwin Silangen yang hadir dalam pembahasan membenarkan jumlah THL tersebut.” Mereka masuk melewati tes dan di tempatkan di SKPD karena sesuai kebutuhan. Meningkatnya jumlah THL juga disebabkan karena adanya moratorium pengangkatan ASN,” ujar Silangen. (mom)
