IKLAN

Hasil Konsultasi, Ternyata Ijin Pesisi Jadi Kewenangan Pemprov


Sekda dan Asisten Dua Pemkot Manado bersama dengan Edi Sugiharto

Sekda dan Asisten Dua Pemkot Manado bersama dengan Edi Sugiharto

MANADO – Sekretaris Daerah Kota Manado Heafrey Sendoh, Kamis (09/04) melakukan konsultasi di Direktorat Jendral BANGDA di Daerah Kalibata Jakarta. Konsultasi bersama Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Edi Sugiharto SE. MSI membahas tentang ijin pembangunan daerah pesisir.

Sekda Sendoh mengatakan, konsultasi bersama Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa ada ijin pengolahan pesisir yang saat ini sudah menjadi kewenangan propinsi. “Berdasarkan UU 23 tahun 2014 ada pasal yang berbunyi untuk ijin pengolahan pesisir sudah menjadi kewenangan propinsi,” ujar Sekda.

Saat konsultasi digelar

Saat konsultasi digelar

Lebih lanjut dia menambahkan dalam konsultasi tadi terkait terkoordinasi yang baik antara apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota dan propinsi tentang kewenangan ijin pengolahan pesisir dan memang menurut UU untuk ijin pesisir adalah kewenangan propinsi tapi untuk pengelolaannya ada di kabupaten atau kota,” tambahnya.

Sementara Direktur Edi Sugiharto SE.MSI mengatakan, dalam penerbitan ijin perlu dilakukan pengkajian dengan benar agar tidak ada complain dikemudian hari. “Semua penerbitan ijin pesisir harus berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, sehingga para investor akan merasa aman,” ungkap Edi.

Konsultasi tersebut, Sekda Heafrey Sendoh turut didampingi Assisten Dua Pemerintah Kota Manado, Kabag Hukum, mewakili dari Dinas Tata Kota Kota Manado, Mewakili Kadis Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulut, dan Dinas PU melalui Kabid Tataruang Propinsi. (redaksi)

IKLAN
loading...