Melky J Pangemanan bersama narasumber saat jumpa pers.
MANADO-Selain menyampaikan hasil kinerja bulanan serta harian, anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) mengelar diskusi/ Kopdar dengan Topik “Sulawesi Utara Cinta Damai” (Sulut Sulit Disulut Karena Solid) Sekaligus dengan
MJP mengakui diskusi yang dia angkat ini karena Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, adat dan agama, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengukuhkan kerukunan dalam keragaman.
Dalam diskusi ini sebagai narasumber Pdt Hanny Pantouw (Tonaas Wangko/Ketua Umum DPP Laskar Manguni Indonesia), Yusra Alhabsyi (Ketua GP Ansor Sulawesi Utara), Taufik Tumbelaka (Direktur Eksekutif TAC)
Pendeta Hanny Pantouw menyampaikan pentingnya peran pemerintah sebagai mediator dan fasilitator kerukunan umat beragama khususnya terkait pendirian rumah-rumah Ibadah.
“Warga masyarakat harus diajak bersama-sama untuk berlaku adil tanpa melihat latar belakang agama, ras, maupun suku bangsa.Terus merajut kerukunan dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang memancing terjadinya konflik,”ucap Pantow sambil menegaskan jika
konflik horizontal yang terjadi saat ini, harus diselesaikan dari akarnya, jangan sampai konflik yang kita anggap sudah selesai, karena tidak dicabut dari akarnya, suatu hari akan kembali mudah diungkit.
Sementara Yusra Alhabsyi sebagai Ketua Ansor Manado dan juga sebagai anggota DPRD Sulut berharap agar ormas Adat dan Ormas Keagamaan tidak sekedar menjadi “pemadam kebakaran” ketika api konflik sudah menyala, harusnya sejak awal ormas-ormas diajak bekerjasama dalam peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.
” Ketika ada konflik terjadi, sebaiknya semua pihak tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi sehingga tidak terjadi yang namanya “Berbalas Pantun” yang justru hanya akan membuat masalah tidak pernah selesai, karena kita meyakini bersama bahwa keragaman adalah sesuatu yang diajarkan oleh masing-masing agama,”tutur wakil rakyat dapil Bolmong Raya ini.
Yusra juga mengakui salah satu pemicu terjadinya gesekan adalah adanya ketidakadilan ekonomi sosial dalam tataran kebijakan pemerintah, maka perlu melakukan pemerataan pembangunan dari semua aspek kehidupan sehingga bisa meredam konflik-konflik di masyarakat.
“Kita harus kembali mengadakan kegiatan silahturahmi antar umat beragama, serta Wisata keberagaman di Sulawesi Utara untuk mempererat kerukunan antar umat,”tambahnya.
Sedangkan Taufik Tumbelaka dalam kesempatan kopdar ini banyak mengupas persoalan konflik di masyarakat dari segi politik.
Menurut Taufik, tahun 2020 ini adalah tahun politik karena adanya momentum pilkada serentak, maka harapannya semua elit politik harus berkomitmen kuat untuk menampilkan politik yang beretika, membangun politik kemanusiaan, demi mewujudkan kepentingan bersama.
“Apa yang terjadi di Tumaluntung Minahasa Utara salah satunya adalah akibat adanya elit politik yang lalai dalam merawat keragaman. Ini disebabkan karena sentimen primodial adalah permainan paling menarik bagi elit politik yang tidak punya kemampuan dan program,”ujar Tumbelaka, sembari mengakui diduga adanya oknum-oknum jurnalis yang tidak mengedepankan etika Jurnalisitik.
“Sebab kita butuh adil sejak dalam pikiran tanpa memandang latar belakang. Kita berharap bahwa Sulut mampu membuktikan semboyan yang akan terus digaungkan “Torang Samua Basudara” “Torang Samua Ciptaan Tuhan” dan “Sulut Adalah Rumah Kita Bersama, Bersama Kita Bisa,”ujar para narasumber.(mom)
