Indikasi Gerakan Pramuka Masuk Dunia Politik, PADK Sulut Desak Munaslub

PRESS CONFERENCE: Ketua PADK Sulut Jerry G Tambun (tengah) didampingi Sekretaris Umum Jerry Ingkiriwang (kanan) dan anggota Michael Singkoh (kiri), di Casa De Wanea Manado, Senin (21/8/2017) (foto:kandi/ML)

MANADOРKetua Umum Purna Aktivis Dewan Kerja (PADK) Sulawesi Utara (Sulut) Jerry G Tambun menolak organisasi Gerakan Pramuka dibawa ke rana politik.

Tambun kepada sejumlah wartawan saat press conference di Casa De Wanea Manado sore tadi Senin (21/8/2017) menjelaskan, berbicara Pramuka sangat diajarkan rasa nasionalisme yang tinggi walaupun dari latar belakang berbeda.

Apa saja latar belakang itu? Tambun menambahkan semua menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau ada pihak-pihak tertentu yang membawa Pramuka masuk ke dalam dunia politik berarti sangat tidak mengerti anggaran dasar (AD) Pramuka,”jelas Tambun didampingi Sekretaris Umum Jerry Ingkiriwang.

Tambun tak menampik memang ada beberapa oknum tertentu dalam pengurusan Kwartir Nasional (Kwarnas)
yang mempengaruhi Gerakan Pramuka masuk ke aliran politik. Jelas kami menolak.

“Dalam forum ini, kami desak agar dilakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) menggantikan pimpinan Kwarnas yang sekarang. Kalau itu dinilai sudah melanggar anggaran dasar Pramuka,”terang Tambun yang mengakui pernah menjabat Ketua Dewan Kerja Pramuka lima periode tersebut dan menjadi anggota selama 30 tahun. Sembari dengan tegas mengulangi menolak organisasi Pramuka dibawa ke rana politik karena melihat beberapa oknum sedang memainkan hal itu.

“Hal ini, sudah ada niat Munaslup untuk segera dilakukan. Saya usulkan kalau bisa Sulut sebagai tuan rumah. Itu saya sudah usulkan ke Gubernur Sulut Olly Dondokambey, “beber Tambun.

Ketika ditanyakan siapa saja oknum tertentu yang membawa Gerakan Pramuka ke rana politik? Tambun hanya mengisyaratkan, hal tersebut sudah kita tidak usah sembunyi-sembunyi.

“Anda boleh lihat di beberapa media sosial (Medsos) keterlibatan orang-orang tertentu di Kwarnas yang tidak mendukung NKRI. Saya tidak usah lagi sebutkan nama,”tegasnya.

Ditambah lagi, di tahun-tahun sebelumnya aliran dana dari pusat melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI ke Gerakan Pramuka tidak pernah terlambat.”Tapi baru kali ini di tahun ini (2017-red) terlambat. Itu memperlihatkan sebagai tanda Gerakan Pramuka seperti diragukan. Indikasinya bisa jadi sudah masuk ke dunia politik,”tandasnya.

Sulut Tuan Rumah Tenas XIII Purna PADK 2017, Oktober mendatang…

Diketahui, 20-22 Oktober 2017 mendatang Sulut akan menjadi tuan rumah Temu Nasional (Tenas) XIII Purna PADK 2017.

Dimana, Tenas PADK bertujuan untuk terus memelihara solidaritas, semangat dan jiwa nasionalisme tanpa dipengaruhi oleh suku, agama, ras dan bahasa.

Tambun menjelaskan Tenas PADK XIII 2017 akan diikuti sekitar 400 orang peserta, berasal dari 614 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan yang berdomisili di luar negeri.

Peserta adalah para mantan Pimpinan Dewan Kerja Penegak dan Pandega yang sejak memimpin hingga sekarang ini telah menunjukkan integritas sebagai anak bangsa dalam berbagai profesinya.

Hingga sekarang, ini tercatat 6000-an anggota mantan Dewan Kerja tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri kepemimpinan di dewan kerja mereka telah menghasilkan banyak anak didik yanh menjadi kader pramuka dalam membangun Indonesia berdasarkan Pancasila,”aku Sekreraris Umum PADK Sulut Jerry Ingkiriwang

Dalam Tenas PADK XIII ini, akan dikeluarkan pernyataan sikap gerakan pramuka dalam menyikapi perkembangan radikalisme dan intoleransi.

Para anggota Purna Dewan kerja daerah Gerakan Pramuka sangat yakin bahwa keutuhan NKRI dari sabang sampai merauke yg berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun1945 dengan semboyan Bhineka tunggal Ika adalah suatu yang mutlak dan sangat perlu dilestarikam melalui berbagai cara, antara lain dengan menyampaikan pemahamannya bahkan mempraktekan hal itu dalam kehidupan sehari hari.

Dalam pernyataan sikap PADK tersebut, menolak segala bentuk paham radikalisme dan intoleransi yang digunakan kelompok tertentu untuk menghancurkan NKRI dan mengganti Pancasila sebagai dasar Negara RI.

“Kami juga mendesak Kwarnas Gerakan Pramuka untuk segera membersihkan, mengganti dan memberhentikan pengurus Kwarnas, kwarda dan kwarcab yang terlibat organisasi berpaham radikal dan intoleransi karena sangat bertentangan dengan UU Gerakan Pramuka, Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka,”tambah Ingkiriwang.

Dengan semangat Gerakan Pramuka, juga mendukung Presiden RI Joko Widodo yang telah membuktikan kepemimpinan dalam membangun Indonesia melalui program Nawacita dan membawa Indonesia menjadi negara berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya sebagaiama program Trisakti Bung Karno, “tulis pernyataan sikap PADK Sulut hari ini.

Sebagai pelaksanan Tenas XIII PADK 2017. “Kami para mantan pimpinan Dewan Kerja Sulut sangat mendukung kepemimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sulut yang dengan penuh integritas telah membawa Sulut menuju Sulut hebat,”lanjut Tambun.

Pelaksanaan Tenas PADK XIII 2017 di Sulut akan sangat berdampak oada pemahaman masyaralat dari luar Sulut akan kepemimpinan Dondokambey dalam membangun pariwisata dan menjaga toleransi,”kuncinya.

(srikandi)