MANADO-Menyambut Pilkada 2020, Wakil Ketua DPRD Sulut, James Arthur Kojongian (JAK) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut untuk netral dan tidak terjerumus dalam politik praktis.
James A Kojongian
Penegasan ini disampaikan JAK untuk menanggapi informasi dugaan tidak netral salah satu oknum Kadis saat dialog dengan pedagang di TPI Calaca Pasar Bersehati, Kota Manado, beberapa waktu lalu.
Seperti video yang beredar, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut, Tinneke Adam mengajak kepada pedagang supaya jangan salah memilih pimpinan.
Hal ini diakui JAK , kalimat oknum pejabat tersebut telah masuk terlalu jauh dalam dunia politik.
“Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen adalah pejabat tertinggi ASN harus ikut bertanggungjawab soal ini. Saya minta Sekprov Sulut harus mundur. Dia harus bertanggungjawab,” ucap JAK.
Lanjut Politisi Golkar ini, seharusnya, Sekprov harus senantiasa mengingatkan kepada bawahannya supaya bersikap netral apalagi dalam acara-acara mewakili pemerintah.
“Kami meminta Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut untuk mundur lantaran dinilai sudah mencoreng jiwa netralitas seorang ASN. Semua ASN dimanapun mengabdikan dirinya harus bersikap netral. Jangan terlibat dalam politik praktis yang akhirnya akan bermuara kepada proses hukum,”tegasnya.
Karena sesuai aturan diakui JAK, netralitas ASN sendiri merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Azas ini termasuk kedalam 13 azas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen SDM.
Netralitas ASN telah diatur dalam PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Pada Pilkada tahun 2017 dan Pemilu Serentak 2018, Kementerian PANRB juga telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai pelaksanaan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.
JAK meminta Bawaslu Sulut juga memproses oknum pejabat yang tak netral. “Bawaslu harus kerja maksimal apalagi mendapat dana hibah sampai miliaran rupiah,”tutupnya.(mom)
