IKLAN

Jika Bantuan Bencana Pusat Turun, Ini Rencana Mekanisme Penyaluran ke Warga Manado


Wali Kota Vicky Lumentut saat memantau beberapa lokasi banjir sejak Senin tadi malam

Wali Kota Vicky Lumentut saat memantau beberapa lokasi banjir sejak Senin tadi malam

MANADO— Masyarakat Kota Manado, khusus korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor 15 Janauri 2014 lalu, hingga kini menanti janji pemerintah pusat. Pasalnya, bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga kini belum terealisasi. Akan halnya Wali Kota Vicky Lumentut mengaku terbeban menyusul warganya terus menagih janji tersebut. Tak heran, jika GSVL, sapaan akrab Wali Kota tak bosan-bosan bolak balik Jakarta untuk terus memperjuangkan bantuan itu ke pemerintah pusat. Rabu (28/1) pagi tadi, GSVL kembali terbang ke Jakarta menemui BNPB untuk memfollow up kembali apakah bantuan itu sudah ada titik terang untuk segera direalisasikan.

Sebelumnya, Senin (26/1), GSVL sudah bertemu Dirjen Keuangan, BNPB bahkan meminta dukungan ke DPR RI melalui politisi dapil Sulut. Menurut orang nomor satu di Kota Manado ini, hasil pertemuan itu sudah ada lampu hijau. Seperti janji pemerintahn pusat, warga korban bencana 15 januari untuk kategori rusah berat akan mendapat alokasi Rp40 juta per rumah. “Namun ada satu syarat, pusat meminta kejelasan tanah melalui hibah dari Pemprov Sulut untuk merelokasi warga yang terkena bencana bandang itu,’’ jelas GSVL.

Anggaran Rp40 juta sebagai biaya membangun rumah warga yang direlokasi. Nah, bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut mengingat jangan sampai berimbas proses hokum? “Itu yang akan dirapatkan dengan Kementrian Keuangan dan BNPB,’’ jelas GSVL.

Dirinya berkeinginan, bantuan itu jangan dalam bentuk proyek. Namun ditransfer ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan untuk membangun di rumah di lahan relokasi. “Saya lebih cenderung dikirim ke rekening kelompok-kelompok warga penerima bantuan bencana. Tugas pemerintah kota hanya memberikan arahan dan memonitoring terhadap pemanfaatan dana tersebut. Nanti ini akan dirapatkan kembali dengan pemerintah pusat mekanisme penyalurannya,” pungkas GSVL sembari mengingatkan kembali syarat pemerintah pusat soal status tanah hibah dari Pemprov Sulut. (anto reppy)

 

IKLAN
loading...