IKLAN

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Marlina


received_998700683549213

Terdakwa MMS alias Marlina saat menghadiri sidang. (Foto eka/ml)

MANADO – Sidang dugaan Korupsi TPAPD Bolmong tahun 2010 dengan terdakwa MMS Alias Marlina kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado pada kamis (03/3). Dalam sidang tersebut, Jaksa meminta kepada majelis hakim yang diketuai oleh Darius Naftali untuk menolak eksepsi bekas Bupati Bolmong tersebut. Jaksa menegaskan surat dakwaan telah disusun sesuai ketentuan KUHAP.

“Surat dakwaan tersebut sudah disusun sesuai dengan perundang-undangan dan kami memohon kepada Majelis hakim untuk menolak eksepsi Terdakwa” kata Jaksa Lukman Efendi, SH saa membacakan tanggapan atas eksepsi Tim Penasehat hukum Marlina.

Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, Marlina yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow diduga telah melakukan korupsi dana TPAPD Triwulan II dan Triwulan III baik secara sendiri maupun bersama-sama. Perbuatan tersebut bermula saat dana TPAPD telah tertata berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolmong tahun 2010, sebesar Rp12,337 miliar lebih yang diperuntukkan sebagai kegiatan Honorium penghasilan tetap bagi perangkat Desa.

Namun, Pada tanggal 8 Juni 2010 terdakwa memerintahkan M Potabuga untuk datang ke rumah jabatan bupati yang ditempati terdakwa dengan maksud menanyakan pencairan dana TPAPD triwulan II, dan oleh R Mokodongan yang kebetulan ikut disana mengatakan bahwa besok dana tersebut dapat di proses dengan syarat administrasi lengkap.

Terdakwa kemudian langsung menghubungi S Makalalag dan mengatakan ke Makalalag bahwa terdakwa akan meminjam dana TPAPD sebesar Rp1 miliar. Dan setelah dana TPAPD dicairkan, M Potabuga didampingi J Hiongbalang membawa uang dana TPAPD triwulan II sebesar Rp2,965 miliar lebih ke rumah terdakwa, dan kepada terdakwa langsung diberikan uang Rp 1 miliar yang berasal dari dana TPAPD tersebut.

Perbuatan terdakwa tak sampai disitu saja, sebab ketika dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp 2,969 miliar lebih dicairkan, terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama. Kali ini melalui pembicaraan terdakwa dengan I S Lasinggaru, C C P Wua dan A Watung. Dimana terdakwa mengatakan dirinya butuh dana sebesar Rp250 juta. Menindaklanjuti permintaan terdakwa, C C P Wua kemudian mengambil uang sebesar Rp250 juta dan diserahkan kepada terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, negara/daerah dirugikan hingga Rp4,810 miliar lebih, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP). Atau setidak-tidaknya sebesar Rp1,250 miliar lebih. Dan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dijerat pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. (ekaputra)

IKLAN
loading...