MANADO– Jurnalis perempuan di Sulawesi Utara (Sulut) lebih responsif gender.
Hal tersebut dikatakan Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI) Drs Fatahillah MSi, pada pembukaan Penguatan Jejaring Forum Jurnalis Perempuan melalui Bimtek tentang Isu-isu Gender dan Anak bagi SDM Media di Sulut, digelar di hotel Aryaduta Manado, Selasa (15/10/2019) pagi.
Turut dihadiri sebagai pembicara, Kabid Partisipasi Media Susanti MAP, Ketua FJPI Pusat Uni Lubis dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Patirro) Widi Haryanto.
Selain itu, tidak saja mencakup kepemimpinan politik dan sosial tetapi juga berlaku di kalangan media.
Menurut Fatahillah terutama dalam hal bekerja dan mendapatkan upah, masih terjadi ketimpangan.
Sejauh ini budaya patriarki telah menempatkan laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan.
“Ada ketimpangan dan kesenjangan kebijakan berpengaruh terhadap perempuan yang bekerja, termasuk media yang belum responsif gender,” katanya kepada 30 peserta Bimtek diketahui adalah jurnalis perempuan di Sulut yang termasuk anggota Forum Jurnalis Perempuan Infonesia (FJPI) Sulut.
Fatahillah mendorong dan mengedukasi jurnalis perempuan agar dalam menjalankan tugas jurnalistik dapat meng-cover perempuan.
“Pers sebagai media yang menyampaikan informasi, memberikan pendidikan dan hiburan harus mengedepankan kesetaraan gender,”pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas PPPA Sulut Ir Mieke Pangkong MSi, menjelaskan peran perempuan di Sulut telah memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang.
Hal itu terlihat dari catatan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Sulut berada di level teratas secara nasional, yang pada posisi data terakhi tahun 2018 sebesar 94,79. Terdapat perbedaan sedikit dengan daerah seperti DKI, Yogya dan Riau yang berada di level 94,74.
“Sulut untuk IPG sudah tiga tahun berturut-turut berada di peringkat tertinggi nasional, ini juga setara dengan Indeks Pembangunan Manusia. Dimana pemahaman konsep gender telah dikonstruksikan di segala aspek pembangunan,” tandasnya.
Di sisi lain, Pangkong mengungkapkan tentang perbedaan menyolok yang masih dialami perempuan, yakni masalah pengeluaran atau pendapatan.
“Kita perlu support lagi terkait aspek ekonomi. Kenapa penting karena perempuan dan laki-laki dalam hal peran dan tanggung jawab yang sama,” ujarnya sambil menambahkan masalah pendapatan masih bias.
“Ini perlu dilakukan analisis gender untuk melihat ketimpangan dan diskriminasi yang ada,”ungkapnya.
Pangkong juga mengatakan bahwa peran dan tanggungjawab responsif gender bukan hanya milik PPPA.
“Tanggung jawab itu bukan hanya di Dinas PPPA tetapi pencegahan perlindungan perempuan dan anak tetapi dalam kegiatan, program kebijakan ada di instansi teknis terkait lainnya,”tandas Pangkong. (tim)
