Kepala Perwakilan BPK Sulut Diganti, WTP Kab/Kota Dikebut Pemprov

Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut yang baru di Kantor Perwakilan, langsung diberikan arahan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Senin (6/2) (foto:Biro Protokol-KKP)
Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut yang baru di Kantor Perwakilan, langsung diberikan arahan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Senin (6/2) (foto:Biro Protokol-KKP)
Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Sulut yang baru di Kantor Perwakilan, langsung diberikan arahan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Senin (6/2) (foto:BiroProtokol-KKP)

MANADO– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey
menyatakan komitmen menopang kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, begitupula harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) khususnya seluruh Kabupaten/Kota harus raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini dikatakan Olly didampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen saat menghadiri serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut di kantor BPK, jalan 17 Agustus Manado, Senin (6/2).

Dibawah kepemimpinan Kepala BPK Perwakilan yang baru Drs Tangga M Purba yang sebelumnya bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Diketahui sebelum digantikan, Kepala Perwakilan BPK Sulut dipimpin Ibu Endang Tuty Kardiani S.E M.M pejabat yang lama sejak Oktober 2015.

Hingga kini Perwakilan BPK Sulut yang senantiasa mampu menunjukan kapasitas kerjanya. Sinergitas kerja dan kemitraan sebagaimana selama ini telah mampu ditunjukan dapat teraktualisasi, bahkan semakin ditingkatkan eksistensinya dengan segudang pengalaman kerja,”tutur Olly, sembari ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang.

Lanjutnya, termasuk saat berkarya di Perwakilan BPK RI sangat menjanjikan untuk kemajuan kita bersama, kiranya berjalan terus bergandeng tangan untuk menjaga Sulut kedepan.

“Saya berterimah kasih, dibawah pimpinan Ibu Endang, BPK perwakilan Sulut tunjukan tingginya perolehan persentase daerah yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) untuk pengelolaan anggaran 2015 di Sulut dan terdapat 10 daerah meraih WTP dari 16 Kab/ Kota dan pada 2016 yang belum mendapat WTP tinggal 2 daerah,”terang Olly.

Bekerja sama untuk Kab/Kota belum memahami untuk dapat diberikan pemahaman (pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara-red) serta pelajaran-pelajaran bagi mereka dalam rangka menyelesaikan laporan keuangannya.

“Kepala Perwakilan BPK Sulut yang baru dibawah kepemimpinan Pak Purba, saya mohon untuk membimbing dan mengarahkan Pemerintah Kab/Kota agar supaya semua daerah di Sulut bisa meraih WTP,”ujar Olly..

Turut Hadir ,Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sahfrudin Mossi SE.MM , Forkopimda Sulut, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, Para Bupati Walikota se Sulut, Pimpinan DPRD Kab/Kota, para pimpinan instansi vertikal dan tamu undangan lainnnya.

Sementara, anggota VI BPK RI Prof. DR Bahrullah Akbar MBA mengharapkan kepada pejabat yang baru agar dapat berkontribusi di BPK Perwakilan Sulut.

Laporan kinerja bapak/ibu sesuai dengan standart akuntansi, kewajaran penyajian dan ini akan mengarah pada pemberian opini jadi bukan BPK yang memberikan opini itu,”tegas Akbar.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPK Sulut Drs. Tangga M Purba yang ditemui mengatakan akan meneruskan pekerjaan yang dilakukan pendahulunya.

“Target kita sudah dicapai selama ini karena sudah ada perbaikan opini. Kedepan kita akan berusaha lagi agar pemerintah daerah Sulut akan dibuat lebih baik lagi, tetapi ini semua tergantung kebersamaan kita untuk memperbaikinya”,”pungkasnya.

(srikandi/hm)

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020