MANADO-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut berlangsung alot,Selasa (3/3/2020).
Pasalnya, Komisi 4 menilai kinerja Kadis Pendidikan Grace Punuh tidak maksimal dan kurang melakukan koordinasi dengan Komisi 4 sebagai mitra kerja.
Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi 4 Careig N Runtu (CNR), gaya kepemimpinan Kadis Dikda tak becus dalam mengurus pendidikan sehingga perlu dievaluasi.
Alasan CNR, Punuh kurang melakukan koordinasi dengan Komisi 4. “Ada beberapa kali kunjungan kerja di lapangan, Kadis pendidikan tidak ikut bersama padahal ini penting. Begitu juga soal aspirasi dari guru-guru mengenai sertifikasi dan TKD, ini juga kurang di tanggapi serius oleh Kadis dan jajarannya,”ucap CNR dengan nada tinggi.
Lanjut CNR, Kadis Dikda kurang membangun komunikasi dengan pihak DPRD. “Karena kurangnya koordinasi banyak aspirasi yang masuk ke DPRD tidak dapat dikomunikasikan. Padahal seharusnya, SKPD sebagai mitra kerja komisi dapat selalu membangun komunikasi yang baik sehingga ketika ada persoalan dapat disampaikan kepada DPRD dan bisa langsung ditindaklanjuti,”ungkap politisi partai golkar dapil Minahasa-Tomohon ini.
CNR juga dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Braien Waworuntu menegaskan, jika Kadis Dikda sering mengabaikan persoalan pendidikan yang terjadi di lapangan.
“Masih ada persoalan kekurangan guru, masalah kesejahtraan guru yang sering terlambat, bahkan maraknya Pungli di beberapa SMA/SMK kurang ditanggapi Kadis Pendidikan,” tukas CNR.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok juga ikut prihatin dengan kinerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.
“Dinas sering terlambat bahkan terkesan mengabaikan laporan yang disampaikan. Seharusnya, seorang pimpinan harus tanggap dengan persoalan yang terjadi di lapangan, dan segera mengambil langkah prepentif agar tidak terjadi gejolak,” ujar Lombok. Hadir dalam RDP ini, Ketua Komisi 4 Braien Waworuntu,Wakil Ketua Careig N Runtu,Sekretaris Denny Silangen, Melky J Pangemanan. (mom)