RATAHAN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memulai pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) Tahun Anggaran 2016, sejak Senin (13/2).
Pemkab Mitra diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Farry Liwe MSc, bertemu tim pemeriksa yang berjumlah tiga orang auditor dari BPK, di ruang rapat Sekda dan menjadwalkan pemeriksaan akan berlangsung selama 40 hari kedepan.
Dalam penyampaian, Sekda memintakan kepada seluruh SKPD, agar dalam pemeriksaan nanti, harus pro-aktif khususnya dalam penyediaan data. “Saya mintakan semua SKPD untuk pro-aktif. Jangan ditunda-tunda ketika dimintai dokumen atau keterangan dari pihak pemeriksa,” ujar Liwe didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mecky Tumimomor.
Selain itu Liwe memintakan agar semua SKPD harus menyiapkan dokumen-dokumen keuangan, yang direalisasikan pada pengelolaan anggaran tahun 2016.
“Dokumennya juga harus disiapkan dengan baik, agar ketika diminta oleh pemeriksa sudah disiapkan,” ujarnya.
Pada pemeriksaan 40 hari kedepan, Sekda optimis pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan Pemkab pada tahun 2016, sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Kita pun tetap yakin, nantinya opini yang ada tetap kita pertahankan yakni mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tandasnya.
Sementara itu Tumimomor berharap bagi SKPD, agar terus berkoordinasi dalam pemeriksaan tersebut sehingga dapat memperlancar proses pemeriksaan.
“Kita sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh SKPD, sehingga tidak ada kendala pemeriksaan,” katanya.
Selain itu menurut Tumimomor, pihaknya sedang mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang nantinya akan dimasukkan ke pihak BPK.
Juru Bicara Pemkab Franky Wowor mengungkapkan, proses pemeriksaan ini juga akan dipantau langsung Bupati James Sumendap SH.
“Hal ini menjadi perhatian serius dari Bupati, makanya ini akan terus pantau oleh Bupati,” katanya. (fensen)
