MANADO – Persoalan bantuan dana bencana banjir bandang 15 Januari 2014 silam di Kota Manado hingga kini terus mengundang kekisruhan.
Sejumlah measyarakat memprotes kebijakan Pemkot Manado terkait peruntukan bantuan tersebut kepada warga korban bencana banjir.
Warga menilai, banyak tak tepat sasaran peruntukan bantuan itu. Buntutnya, ratusan warga harus menyerbu para wakil rakyat di Kantor DPRD Kota Manado.
Senin (5/6/2017), sekitar ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kota Manado menyampaikan aspirasi mereka dan diterima sejumlah anggota DPRD.
Ratusan warga itu datang dari kelurahan Ketang Baru, Tikala Kumartaka, Paal Dua, Sario Karame serta warga korban banjir dari Kelurahan Ternate Tanjung.
Mereka diterima Komisi D selaku mitra kerja di ruang rapat paripurna dengan mengundang Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPPD) Kota Manado, Max Tatahede bersama jajarannya untuk menjelaskan perihal penyaluran dana bencana tersebut.
Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi D, Apriano Ade Saerang didampingi personil komisi, Sonny Lela, Markho Tampi dan dua anggota Komisi C.
Ratusan warga korban banjir meminta agar dana bantuan dari pusat dibagikan sama rata agar pemerintah tidak terkesan pilih kasih dalam penyeluran dana bantuan tersebut.
”Harus diperlakukan secara adil. Karena torang juga sama-sama korban banjir,” sembur salahsatu warga didalam ruang paripurna.
Negosiasi warga, DPRD dan BPPB berlangsung a lot, hanya saja seluruh warga masih bisa dikendalikan. “Ini akan kami bicarakan khusus dengan eksekutif. Kami akan cari solusinya agar tidak ada terkesan tembang pilih dalam penyalurannya,” tegas Saerang. (anto/adv)
