IKLAN

Kisruh Pencalonan RL-Mapan, KPU Bitung Siap Bersaksi di DKPP


Selvie Rumampuk

Selvie Rumampuk

BITUNG – KPU Bitung mengaku siap bersaksi di DKPP apabila ada gugatan atas kisruh pasangan independen Ridwan Lahiya-Max Purukan (RL-Mapan) yang direkomendasikan Panwas sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

“Kami sudah siapkan semua data, rekaman persidangan, bukti verfikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kalau mau naik ke DKPP terserah. Jawaban kami, KPU menjalankan amar putusan panwas,” tegas personil Komisioner KPU Bitung, Selvie Rumampuk.

Diketahui, semula RL-Mapan memasukan berkas pendaftaran paslon independen. ada tiga syarat yang belum dipenuhi, Laporan Hasil Kekayaan (LHK), Surat Bukti Pelunasan Pajak dan data dukungan KTP minimal 21.828 ke KPU.

Dari dukungan KTP diverifikasi KPU hanya 8081 jiwa. Kebanyakan data dukungan lain, tanpa lampiran fotokopi KTP tanda tangan dukungan pemilik KTP yang harus diisi di Form B1. Dari jumlah 8081, sesuai peraturan RL-Mapan harus memasukan lagi dua kali lipat. Permintaan KPU 27 ribu KTP.

Dari tahapan ini RL-Mapan menganggap KPU tidak maksimal memverifikasi data dukungan. KUP pun digugat ke Panwas Bitung. Amar putusan pertama, KPU harus verifikasi 28 ribu data dukungan dengan tenggat waktu 3×24 jam. Hasil verifikasi 28 ribu KTP itu, ternyata cuma 3.188 KTP yang sah memiliki lampiran fotokopi dan tandatangan warga sebagaimana direkam di format B1. Jumlah dukungan KTP resmi setelah verifikasi faktual, 11.269 jiwa.

“Artinya paslon ini masih kurang 10 ribu lebih KTP,” tutur Rumampuk. KPU mengumumkan RL-Mapan tidak lolos sebagai calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Bitung.

Sampai di tahap ini, RL-Mapan menggugat lagi KPU ke Panwas. Katanya KPU tidak menjalankan amar putusan pertama, bahwa harus verfikasi faktual 3×24 jam. “Bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Mereka memasukan data dukungan pukul 10 malam terhitung hari pertama setelah amar putusan keluar. PPS harus bekerja verifikasi di lapangan.

Di sana, LO-nya RL-Mapan yang seharusnya hadir menurut aturan verifikasi semua menghilang. Mereka beralasan kerja bakti terus. Terpaksa PPS door to door ke rumah warga.

Butuh waktu panjang. Kemudian harus verifikasi di tingkat kecamatan oleh PPK. Dan di KPU sendiri harus rekapitulasi data itu. Jadi jelas pekerjaan ini harus sesuai tahapan dan normative. Tidak bisa kami harus bekerja buru-buru dengan tenggat waktu 3×24 jam,” papar Rumampuk.

KPU mencium aroma tidak beres saat di persidangan personil panwas menyarankan RL-Mapan agar memasukan lagi item gugatan lain. KPU mengaku bingung amar putusan panwas kedua bahwa RL-Mapan harus diakomodir dan diberi Nomor Urut 7, meski dari tiga syarat sudah jelas-jelas tidak terpenuhi.

“Tapi karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 144, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN//V/2015, menegaskan putusan Bawaslu, Panwas Provinsi dan Panwas Kota bersifat final dan mengikat, kami harus jalani itu,” ungkap Rumampuk.(jones)
 

IKLAN
loading...