KKBPK Sulut Kebut Pembangunan dan Kontribusi Daerah

Sekprov Sulut Edwin Silangen mewakili Gubernur Olly Dondokambey saat sambutan di Rakorda
Sekprov Sulut Edwin Silangen mewakili Gubernur Olly Dondokambey saat sambutan di Rakorda
Sekprov Sulut Edwin Silangen mewakili Gubernur Olly Dondokambey saat sambutan di Rakorda KKBPK Sulut di Hotel Peninsula Manado, Selasa (28/2) (foto:HumasPemprov)

MANADO– Penanganan kependudukan berdampak terhadap pembangunan daerah. 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Sulut) dapat memberikan daya dorong optimal terhadap masalah tersebut.

Hal ini dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen mewakili Gubernur Olly Dondokambey pada rapat koordinasi daerah (Rakorda) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Sulut, Selasa (28/2) siang tadi di Hotel Sintesa Peninsula Manado.

Rakorda yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) Sulut, Silangen sebut optimis dapat memecahkan persoalan kependudukan.

Menurut Silangen, pandangan sama terhadap penanganan kependudukan nantinya dapat berdampak terhadap pembangunan dan kontribusi daerah.

Senada dengan itu, Kepala BKKBN perwakilan Sulut Nerius Auparay berharap kegiatan rapat dapat dimaksimalkan peserta untuk menimba ilmu dan masalah kependudukan hanya dapat ditangani jika semua bekerjasama.

Sementara, Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama BKKBN Mochtar Bakti mewakili Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapaty mengatakan Rakerda diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan kegiatan prioritas program KKBPK.

Lanjutnya, dapat memperkuat dukungan baik dari pemerintah pusat dan daerah.”Tingkatkan koordinasi, keterpaduan, dan dukungan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun seluruh mitra kerja di seluruh wilayah,”jelasnya.

Diketahui, kegiatan Rakorda dihadiri ratusan peserta dari 15 Kabupaten/Kota di Sulut dengan mengangkat tema “Dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kita Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulut yang Memiliki Karakter Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(srikandi/Hm)