MANADO – Komisi IV DPRD Sulut melakukan rapat konsultasi dengan Badan Anggaran, Senin (29/10/2018) terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2019. Dan dalam pertemuan ini, Komisi IV mengusulkan 6 SKPD untuk mendapatkan penambahan anggaran.
Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Inggried Sondakh yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi IV mendengarkan masukan dari anggota Komisi 4 yang dapat diperjuangkan oleh Banggar ketika pembahasan dengan TAPD.
Seperti yang diusulkan oleh Herry Tombeng dalam pertemuan tersebut, ia mengharapkan adanya penambahan anggaran untuk Dinas Kebudayaan.
Dengan alasan politisi Gerindra dapil Minut-Bitung ini, yaitu ada kaitannya dengan peningkatan pariwisata. Maka perlu adanya penambahan anggaran terutama untuk lokalisasi barang purbakala.
“Kalau bisa untuk Dinas kebudayaan ditambah 2 miliar,” ungkap Tombeng.
Lanjut dia, untuk Dinas Tenaga kerja juga perlu ada penambahan anggaran. Karena di Dinas Tenaga Kerja ini, diperlukan tenaga kerja yang terampil sudah siap pakai, biaya untuk pembayaran listrik dan instruktur jadi perlu ada penambahan dana Rp2 miliar juga untuk UPTD.
Tombeng juga mengusulkan untuk Dinas Olaraga (Dispora) harus mendapat perhatian dari pemerintah. Mengingat tahun 2019 ada persiapan Pra PON di Papua, jadi perlu juga anggaran untuk mengikuti tryaut bagi para atlit.
“Untuk Dinas Olaraga perlu ditambah juga 2 miliar,” ucap Tombeng yang ikut diiyahkan oleh Norry Supit dan Siska Mangindaan.
Anggota Komisi IV berharap juga ada penambahan anggaran untuk Biro Kesejahtraan Rakyat (Kesra). Alasan Komisi IV Biro Kesra tahun 2018 kekuarangan anggaran Rp 4 Miliar.
” Di tahun 2019 diharapkan program-program dari biro kesra sangat bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi 2019 adalah tahun politik, kinerja dari Biro Kesra adalah meredam prespektif yang terjadi di lapangan terutama lembaga adat agar tidak terjadi gesekan,” tutur Tombeng lagi, sambil berharap untuk biro kesra ditambah Rp 2 Miliar.
Begitu juga Dinas Perpustakaan, untuk pembangunan fisik perlu ditambah anggaran.” Kondisi Perpustakaan daerah bangunannya perlu di rehab, terutama atap sengnya sudah banyak yang bosor, rak bukunya juga demikian,” aku Norry Supit.
Untuk Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi IV mendesak ada penambahan anggaran. Khususnya program pelatihan untuk ibu rumah tangga, supaya kasus yang dialami Jesika dibakar ibunya tidak terulang lagi.
Mendengar usulan dan masukan dari Komisi IV, Inggried Sondakh akan memperjuangkan itu di badan anggaran.
” Memang apa yang disampaikan komisi IV merupakan kesimpulan dari pembahasan pekan kemarin dengan mitra kerja SKPD, “ungkap Sondakh saat memimpin rapat, Senin (29/10/2018).
Peliput : Mekar Salindeho
