LIPUTAN KHUSUS
MANADO – Komisi I DPRD Kota Manado, Senin (25/01/2021) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh Camat yang ada di Kota Manado.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Manado Benny Parasan, rapat tersebut dalam rangka evaluasi program kerja dan realisasi keuangan dimasing-masing instansi Pemerintah Kecamatan, khususnya pada triwulan IV tahun 2020.
“Kami sengaja mengundang bapak dan ibu, Pemerintah Kecamatan untuk didengarkan program kerja dan realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2020,” kata Benny Parasan.
Satu per satu Camat diberikan kesempatkan untuk memaparkan evaluasi program kerja dan realisasi anggaran dihadapan pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kota Manado.
“Kecamatan Malalayang, ada ketambahan anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 2,7 miliar,” ungkap Camat Jusuf Kopitoy.
Kemudian, Benny Parasan mempertanyakan legitimasi pengadaan anggaran yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Kecamatan yang ada di Kota Manado.
Lebih lanjut, Benny Parasan menuturkan, setelah kemudian dilakukan pencocokan data yang ada, baik yang ada di Bapelitbang dan juga di keuangan kami kira berbeda kegiatannya.
“Ada perbedaan data gaji THL (Tenaga Harian Lepas) yang di turunkan dari 3 juta menjadi 2 juta, saya tidak tahu aturan tersebut mengacu dari mana,” beber Benny Parasan.
Menurutnya, seharusnya aturan tentang THL harus mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) N0 1 tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Manado, Jean Laluyan ikut mempertanyakan soal realisasi gaji para THL yang sejak bulan Desember belum juga dibayarkan, khsususnya pada buruh sampah.
“Bagaimana buruh sampah mau bekerja mengangkut sampah jika hak mereka yaitu gaji sejak bulan Desember belum juga dibayarkan,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Manado Vanda Pinontoan, Sekretaris Komisi Bobby Daud, dan anggota Jean Laluyan dan Suharto Isak Kiu, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kota Manado. (adv/lipsus)
