IKLAN

Komisi A bakal hearing KORPRI

Kuhu: Kami Siap Berikan Keterangan


Penyerahan bantuan KORPRI kepada 11 orang pensinan KORPRI oleh Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban. dalam hari KORPRI 17 Januari 2016

Penyerahan bantuan KORPRI kepada 11 orang pensinan KORPRI oleh Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban. dalam apel KORPRI pada tanggal 17 Januari 2016

BITUNG-Gonjang-ganjing  diseputar Iuaran KORPRI Kota Bitung yang oleh beberapa kalangan dianggap bermasalah, Komisi A DPRD Kota Bitung bakal menggelar Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pengurus KORPRI serta pihak terkait.

“Komisi A merencanakan Minggu depan akan menggelar RDP semua pihak yang terkait dengan iuran KORPRI,” ujar Victor Tatanude, SH, Ketua Komisi A DPRD Kota Bitung kepada manadoline.com, Sabtu (12/3).

Sementara iu, Sekretaris KORPRI Kota Bitung, Yohan E. Kuhu, SE, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa kalau pihak Legislatif khususnya Komisi A akan memanggil Pengurus KORPRI dalam RDP, pihaknya siap untuk memberikan keterangan.

“Kami siap untuk memberikan keterangan disesuaikan materi dalam RDP, sebab struktur KORPRI ada dua, Pengurus yang mengurus Iuaran KORPRI dibentuk berdasarkan UU dan SK Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulut nomor: KEP-232DP.PROV/VI2011/Tanggal 27 Juni 2011, Ketua Drs. Edison Humiang, MSi, Wakil Ketua Drs Malton Andalangi dan Fabian Kaloh, SIP, MSi dan tujuh Ketua-ketua Bidang, Saya sebagai Sekretaris, periode 2011-2016,” jelas Kuhu.

Sedangkang yang kedua SKPD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bitung berdasarkan; satu, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bitung. Kedua, Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 A Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bitung, yang dipimpin oleh Walikota Bitung.

“Kedua kepengurusan KORPRI ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sesuai dengan Visinya yakni Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Netral, dan Bertanggung jawab,” pungkasnya. (jones)

IKLAN
loading...