MANADO – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 di Kota Manado masih terdapat kekurangan.
Ini terangkat saat Wali Kota Andrei Angouw (AA) yang juga Ketua Satgas Penanganan covid-19 Manado didampingi Wawali, Richard Sualang menggelar rapat evaluasi di Pendopo Kantor Wali Kota, Senin (19/7/2021) siang.
Hadir unsure Forkopimda Manado, yakni Kaporesta Kombes Pol Elvianus Laoli, Komdan Kodim (Dandim) 1309, Letkol Inf, RY Raja Sulung Purba, Kajari Esther Sibuea, SH, MH, Sekkot, Micler Lakat, Asisten I Heri Saptono, Kadis DLH, Frangky Porawouw, dr. Yoy Zeekeon dari Dinkes Manado serta unsur teknis terkait lainnya.
Kendala yang terungkap antara lain, belum terbangunnya koordinasi di lapangan antara TNI/Polri, perangkat pemerintahan hingga masyarakat. Dandim pun mengusulkan kepada wali kota pembuatan Posko didalamnya terdapat unsure TNI/Polri, Kejaksaan, Camat dan lain-lain karena koordinasi di lapangan penting dilakukan.
“Posko ini juga dalam rangka mengolah administrasi dan informasi serta menjadi tempat berkoordinasi,” kata Dandim saat diminta saran, kendala dan permasalahan di lapangan kepada peserta rapat pasca penerapan PPKM di Manado.
Sementara Kapolresta Manado, Kombes Elvianus Laoli mengakui kurangnya sosialisasi tentang PPKM. “Konsep PPKM masih terlihat formalitas sebab banyak masyarakat tidak paham dan belum mengerti soal PPKM. Jadi memang perlu sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat soal konsep PPKM,” ungkap Laoli.
Terangkat juga soal tempat pemakaman bagi korban covid-19. Sebab akan menjadi masalah jika bukan orang Manado dan meninggal di Manado harus dimakamkan di Manado.
Setali dua koin, Wali Kota AA pun langsung menindaklanjut semua saran, usulan peserta rapat. Untuk pembuatan Posko langsung diperintahkan untuk diadakan sampai tingkat kecamatan. “Saya meminta untuk memberdayakan para Camat dan seluruh Lurah di Kota Manado untuk mengkoordinasi hal ini,” tegas AA.
Soal tempat pemakaman korban covid, wali kota akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Sulut, terutama ke Gubernur, Olly Dondokambey, termasuk soal rumah singgah. [*/anr]
