IKLAN

Larangan Rapat di Hotel Ancam Pengangguran di Manado, Wali Kota Minta Petunjuk Presiden


Presiden Jokowi berdialog dengan para wali kota se Indonesia. Nampak Ketua APEKSI juga Wali Kota Manado Vicky Lumentut (paling kanan)

Presiden Jokowi berdialog dengan para wali kota se Indonesia. Nampak Ketua APEKSI juga Wali Kota Manado Vicky Lumentut (paling kanan)

MANADO— Kebijakan Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang melarang PNS menggelar rapat di hotel ternyata bisa berdampak buruk bagi perputaran perekonomian di Kota Manado, terlebih dari sisi pengangguran.

Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut mengaku telah melakukan evakuasi pasca kebijakan itu turun. “Di Manado sudah ada hotel yang melakukan pengurangan tenaga kerja karena menurunnya kunjungan. Sementara Manado salah satu dari 5 kota ditetapkan sebagai kota tujuan naik. Nah, kalo tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita mau melaksanakan dimana,’’ kata GSVL, sapaan Wali Kota yang juga ketua APEKSI saat menggelar dialog dengan Presiden bersama 94 wali kota se Indonesia di istana Bogor, akhir pecan kemarin.

Dampak lain, petani-petani, khususnya buah-buahan dan sayuran di sekitar Manado yang selama ini menyuplai ke hotel akan kehilangan tempat menjual. “Ini bisa jadi akan terjadi pengangguran baru.’’ Ujarnya seraya menjelaskan, maksud tidak dibenarkan PNS menggelar rapat di hotel itu menurut Presiden Joko Widodo adalah terkait pertanggungjawaban kegiatan. Misalnya, kegiatan 2 hari tapi dalam pertanggungjawaban dibikin 5 hari. Begitu juga peserta rapat, hanya 100 orang dibuat 500 orang. “Ini kan terjadi pembengkakan anggaran. Ini yang tidak bisa menurut Pak Presiden. Mudah-mudahan dengan pertimbangan saya ini akan turun kebijakan baru. Jadi kita masih ada ruang sehingga kekuatiran saya hotel di Manado gulung tikar tidak terjadi. Sebab yang harus kita lihat tenaga kerjanya jangan sampai menimbulkan pengangguran,’’ pungkas GSVL. (anto reppy)

 

IKLAN
loading...