BITUNG – Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban sengaja melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, belum lama ini. “Kunjungan itu merupakan upaya Pemerintah Kota Bitung memperjuangkan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020,” ungkap Lomban.
Menurut Lomban, DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi, kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Persyaratan untuk mendapatkan DID tahun 2020, dimana ada kriteria utama yang terdiri dari Opini BPK, adanya eBudgeting, eProcurment, ePlaning serta ketersediaan PTSP. Syarat-syarat ini yang harus dipenuhi pemerintah daerah,” kata Lomban.
Ditambahkan Lomban, jika kriteria utama sudah terpenuhi, maka kewajiban pemerintah adalah untuk pemenuhan kategori kinerja yang persyaratannya meliputi, Satu. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Kedua, pelayanan dasar dendidikan. Ketiga, pelayanan dasar kesehatan. Keempat, elayanan dasar publik infrastruktur. Kelima, kesejahteraan masyarakat. Keenam, pelayanan umum pemerintahan. Tujuh, peningkatan ekspor. Delapan, peningkatan investasi. Sembilan, pengelolaan sampah plastik. “Dari semua hal yang dipersyaratkan secara teknis hampir semua sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung khususnya terkait pelayanan publik kesehatan, pendidikan dan infrastruktur juga terkait pengelolaan sampah plastik yang nantinya juga akan disuport dengan data-data dari perangkat daerah terkait melalui kementerian teknis,” ujar Lomban.
Olehnya, Lomban sangat yakin bahwa tahun 2020, Pemkot Bitung akan mendapatkan DID kembali agar pemerintah dapat lebih lagi meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
