BITUNG – Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perempuan dan anak memiliki koneksi yang sangat erat. Demikian dikatakan Wali Kota Bitung Max J Lomban saat membuka pelaksanaan
Rakor Peningkatan Kualitas Kebijakan Perlindungan Perempuan 2019, di BPU kantor walikota, Senin (25/02/2019).
Dalam sambutannya Lomban juga mengatakan perempuan dan anak mendapatkan penanganan yang sama, sehingga kita sadari bahwa permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan. “Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang di warnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender,” ujar Lomban.
Ditambahkan, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. “Semoga pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat menjadi wadah yang strategis untuk melakukan evaluasi sejauh mana peningkatan kualits kebijakan perlindungan perempuan baik di Kota Bitung maupun di Propinsi Sulawesi Utara,” tutup Lomban.
Turut hadir Ketua TP PKK Ny. Khouni Lomban Rawung, Sekretaris Daerah Kota Bitung Audy Pangeman, Ketua DWP Ny. Rini Pangemanan Tinangon, serta undangan lainnya.(ml)
