MANADO – Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (LP3K) Kota Manado, Albert Wales meminta pihak DPRD Kota Manado agar serius menangani kasus kids icon.
Hal tersebut diungkapkan Wales, menanggapi hasus pemecatan karyawan kids icon yang yang juga tidak diberikan pesangon.
“DPRD Manado jangan cuma sidak kemudian tidak memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan di lapangan,” kata Wales, kepada Manadoline.com, Senin (26/11)
Menurut Wales, permasalahan terkait dengan pemecatan karyawan termasuk penahanan ijasah asli, sudah harus ditindaklanjuti dengan kebijakan tegas.
“Dinas tenaga kerja sudah mengeluarkan surat anjuran kepada pihak kids icon termasuk kepada PT. Erandra Surya Manunggal untuk menyelesai perselisihan mereka dengan pihak karyawan Indry Harimisa,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan, tindakan tegas terhadap perusahan yang seenaknya melakukan pemecatan terhadap karyawan apalagi tidak memberikan pesangon dan sampai menahan ijasah asli itu sebuah kejahatan dan bisa diproses hukum.
“Ini parah namanya. Apalagi kids icon tidak memiliki kantor cabang. Ada apa ini, kenapa perusahan ini bisa membuka usaha bahkan sampai berapa outlet di Manado,” tanya Wales.
Dirinya menambahkan sikap PT. Erandra Surya Manunggal yang mangkir 3 kali panggilan Komisi D DPRD Manado, termasuk panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Manado menunjukkan bahwa pihak perusahan termasuk kids icon main-main dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.
“Dipanggil kumabal. Jika memang usaha PT. Erandra Surya Manunggal di Manado ilegal, kenapa tidak ditindak. DPRD segera keluarkan rekomendasi kepada instansi PM-PTSP dengan Satpol PP untuk tutuk semua outlet milik perusahan ini,” tegasnya.
Wales juga meminta kepada DPRD dan instansi terkait di Pemkot Manado, jangan pernah kompromi apalagi memberi ruang kepada perusahan ini karena jelas sudah melakukan kesalahan dan ini jadi pelajaran bagi siapa saja yang mau berinvestasi di Kota Manado untuk tunduk pada aturan yang berlaku di daerah ini. (ml)
