MANADO-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (14/2/2018) melaksanakan deklarasi ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara Pilkada 2018 berintegritas.
Deklarasi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Manado dihadiri oleh KPU, Partai Politik peserta Pilkada.
Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda dalam sambutannya menyatakan, setiap tahapan pilkada harus bebas dari politik transaksional, sentimen ras, suku dan agama, mengingat tahapan kampanye sudah akan dilaksanakan 15 Februari sampai 23 Juni 2018.
“Tatanan proses demokrasi kita semakin dinamis. Pandangan ini bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mempengaruhi pilkada berintegritas,” ungkap Malonda dalam sambutannya.
Lanjutnya, dengan mengajak semua pihak turut terlibat dan memberikan kontribusi tinggi dan rendahnya kualitas pilkada.
Malonda mengakui, hambatan yang akan terjadi dalam tahapan pemilukada adalah politik uang dan politisasi sara.
“Ini harus menjadi musuh kita bersama. Karena Politik uang akan berpotensi korupsi ketika menjalankan pemerintahan saat terpilih nanti,”tugas Malonda.
Sedangkan politisasi Sara diakui Malonda sangat menggangu hubungan persaudaraan untuk hidup rukun.
” Politik uang awal pertama terjadi di Pilkada tahun 2015,tahap kedua tahun 2017 dan pemilihan legislatif dan Presiden 2014. Terjadi politik bagi uang dan sembako serta pembangunan sarana publik. Ini adalah salah satu contoh kasus pelanggaran akibat politik uang,”tukasnya.
Menghadapi tantangan tersebut, Malonda menyatakan Bawaslu dan jajarannya yang ada di kabupaten/kota mengajak semua komponen bangsa. Khususnya para pemangku kepentingan kepemiluan untuk sama-sama mewujudkan pilkada bersih, berkualitas, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa.
Dalam kegiatan ini juga, Partai Politik bersama dengan KPU dan Pemerintah Provinsi Sulut menyatakan dukungan untuk menolak dan lawan politik uang dan politisasi sara di Pilakda 2018. (mom)
