BITUNG – Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri menutup pelaksanaan latihan gabungan Tim Reaksi Cepat Penanggulanvan Bencana Kota Bitung. Upacara penutupan yang digelar di lapangan upacara Batalyon Marinir Lantamal VIII Kota Bitung, Mantiri bertindak selaku Inspektur Upacara.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung Franky Ladi mengatakan, latihan ini diikuti 40 orang yang melibatkan Danyon Marinir Lantamal VIII Kota Bitung.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan ini adalah untuk membentuk kepribadian para peserta pelatihan agar memiliki karakter yang tegas, pantang menyerah, berdisiplin tinggi dan mampu membentuk tim yang dengan bangga, cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana. “Besar harapan kami agar pengetahuan dan keterampilan yang telah diajarkan kepada seluruh peserta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pribadi maupun dalam aktivitas kewajiban dalam tugas kemanusiaan,” ujar Mantiri.
Dijelaskan pula, Sulawesi Utara khususnya Kota Bitung adalah daerah rawan terjadinya bencana alam ditambah dengan keadaan cuaca yang tidak stabil, hujan deras dan angin kencang sehingga dapat mengakibatkan. Menyikapi hal ini, maka pelatihan seperti ini sangat diperlukan agar dapat membuat personil kita yg tergabung di BPBD lebih cekatan dan lebih siap dalam segala hal apabila digerakkan, diperintahkan dan atau panggilan kemanusiaan sewaktu-waktu tanpa kita duga. “Hal ini juga menjadi perhatian khusus dari kami selaku Pemerintah Kota Bitung demi memproteksi segenap masyarakat Kota Bitung dari berbagai musibah dan bencana alam yg tak terduga,” kata Mantiri.
Ditambahkan, hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah notabene pelayan masyarakat yang dipercayakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. “Tentunya dibarengi dengan sama-sama berdoa, meminta dan berharap kepada Tuhan yang sejatinya adalah pelindung kita. Selain itu kami mohon masukan dari Tim Reaksi Cepat BPBD, terutama masalah perencanaan antisipasi bencana. Karena bisa saja perencanaan tak sesuai dengan mengantisipasi bencana, seperti drainase yang bukan dibawa BPBD sehingga butuh masukan,” ungkap Mantiri.(hry)
