IKLAN

Masyarakat Tolak Program Transmigrasi Masuk Sulut


MANADO-Masyarakat Sulawesi Utara yang tergabung dari berbagai LSM seperti Aliansi Makapetor, ormas Adat Minahasa dan beberapa pemuda, Kamis (13/8) mendatangi Kantor DPRD Sulut menyampaikan petisi menolak program transmigrasi masuk Sulut.
Para LSM ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Drs. Steven Kandouw dan Ketua Komisi 4 James Karinda bersama Siska Mangindaan.

Dalam petisi yang disampaikan kordinator Jopi Worek alasan mereka menolak adanya program transmigrasi Nasional. Karena Provinsi Sulut dengan luas 15.272.44 Km2 tidak lagi cukup layak menjadi daerah penerima transmigrasi. Sebab wilayah provinsi telah cukup padat dengan penduduk sekitar 2,4 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,15 % pertahun serta daerah tujuan migrasi penduduk regional.
Lanjut Worek wilayah Provinsi Sulut tidak lagi didukung dengan luas lahan serta kualitas yang memadai untuk usaha pertanian dan perkebunan baru. Selain karena kawasan hutan yang semakin kritis, juga topografi wilayah pegunugan yang rawan bencaba alam. ” Sudah 70 tahun terakhir Sulut telah menjadi daerah tujuan migrasi,” aku Worek lagi. Sambil mengakui masyarakat Sulut baik pedesaan dan perkotaan juga sedang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan infrastruktur seperti terbatasnya energi listrik, sumber air bersih, irigasi dan kualitas pemukiman yang layak.
Dengan alasan inilah Jopi Worek bersama LSM lainnya menyatakan masyarakat Sulut menolak program transmigrasi yang diarahkan ke Provinsi Sulut. Mendesak pemerintah Sulut dalam hal ini Gubernur dan DPRD Provinsi Sulut untuk membatalkan kesepakatan sebagai daerah penerima transmigrasi. Mendesak pemerintah Sulut dalam hal ini Gubernur dan DPRD Provinsi Sulut untuk menyatakan kepada pemerintah pusat bahwa Sulut adalah daerah yang tertutup bagi program transmigrasi Nasional. (mom)

IKLAN
loading...