IKLAN

Meliput di Polres Bolmong, Oknum Polisi ‘Usir’ Wartawan KOMPASTV


Logo PersKOTAMOBAGU – Kampanye penegakan disiplin dan pelayanan terbaik kepada publik oleh pimpinan Polri, kontra produktif dengan ulah segelintir oknum anggota Polres Bolmong. Ini menyusul sikap buruk yang dinilai melecehkan profesi wartawan. Adalah Rahman Rahim wartawan KOMPASTV diusir dengan alasan tidak melapor ke bagian humas.

“Hey kamu datang di sini dulu. Apakah kamu sudah bertanya ke bagian humas untuk ambil gambar? Kalau belum melapor, Anda dilarang untuk mengambil gambar,” kata salah anggota polisi yang sedang piket di SPKT Polres Bolmong, Selasa (8/9).

Padahal menurut Rahman, dia barusan meliput di TKP aksi penggerebekan kos-kosan bersama anggota reserse dan kriminal (reskrim).

“Pengambilan gambar suasana kantor polisi karena saya barusan bersama anggota reskrim. Pas waktu itu baru selesai meliput penggerebekan pasangan selingkuh di kos-kosan,” kata Rahman sambil menambahkan lantaran telah dilarang dengan suara keras mengurungkan niatnya untuk mengambil gambar.

Dia menilai sikap arogansi yang ditunjukan oleh oknum anggota Polres Bolmong tidak mencerminakn tindakan profesionalitas sebagai pengayom masyarakat. Begitu juga aturan baru yang diterapkan terkesan menutup-nutupi kasus yang ditangani polres saat ini.

Dia mengaku kecewa lantaran baru kali dia diperlakukan seperti itu. Padahal sebelumnya para wartawan baik cetak maupun elektronik bebas meliput di Mapolres Bolmong. “Dulu kita bebas meliput di Polres. Bahkan sering memberikan informasi dan sering diskusi soal keamanan yang ada di Bolmong Raya,” pungkasnya.

Wartawan Harian Komentar Biro Bolmong Abdul Bahri Kobandaha mengatakan sikap yang ditunjukkan oknum anggota polisi itu bisa dikenakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Bab III Pasal 8 disebutkan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Sedangkan pada Bab VIII ketentuan pidana Pasal 18, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 ratus juta,” pungkas Ali sapaan akrabnya.

Sementara itu Kasie Humas Polres Bolmong AKP Saiful Tammu membantah soal itu. Dia mengatakan, tidak ada larang bagi wartawan untuk meliput di Polres Bolmong. “Selama ini hubungan kita (polres, red) dengan wartawan selalu terjalin baik. Jadi tidak ada namanya larangan,” kata AKP Saiful. (yoan)

IKLAN
loading...