IKLAN

Menarik, 2 Terdakwa Dugaan Korupsi DAK Sitaro Saling Serang di Pengadilan


Sidang Kasus DAK Sitaro di Pengadilan Tipikor Manado. (foto:ist)

Sidang Kasus DAK Sitaro di Pengadilan Tipikor Manado. (foto:ist)

MANADO – Sidang kasus DAK Sitaro kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Manado, Rabu (27/01). Sidang yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Darius Naftali. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Kanahau cs, meminta menghadirkan terdakwa Denny Ferdinand menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya Djayen Arnold Posumah.

Dalam keterangannya Denny katakan tidak pernah berhubungan langsung dengan Djayen pada saat DAK Sitaro tengah direalisasikan. “Saya tidak pernah berhubungan dengan terdakwa Djayen waktu itu,” ujarnya di depan Majelis Hakim.

Namun demikian, ketika Majelis Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa Djayen untuk berikan tanggapannya, Djayen membantah keras keterangan Denny. “Keterangan itu tidak benar. Apa anda (Denny) lupa pada bulan Desember kita sama-sama masuk ke ruangan sekretaris untuk membahas ini?,” ujar Denny dengan suara bergetar. “Seingat saya tidak pernah, karena sejak waktu itu saya minta izin untuk liburan Natal ke pak Kadis, dan baru kembali seusai tanggal 1 Januari,” jawab Djayen.

Tak mau kalah Denny kemudian membeber daftar hadir pada tanggal 28 Desember. “Bagaimana mungkin anda liburan pada tanggal itu padahal kita diinstruksikan untuk tetap ditempat menyelesaikan tugas. Dan saya punya daftar hadir tanggal 28 Desember di mana anda ikut ada di sana waktu itu dan tertera di daftar hadir,” jelas Djayen, sembari memperlihatkan ke Majelis Hakim daftar hadir tersebut.

Namun lagi-lagi Denny membantah dan mengatakan ke Majelis Hakim bahwa di tetap pada keterangannya. Seusai itu, Majelis Hakim tunda sidang hingga besok (hari ini) Kamis (28/01).

Sebagaimana yang diberitakan , Djayen yang kalah itu menjabat sebagai Camat Siua Barat diseret dalam kasus penyalahgunaan anggaran pada pelaksanaan DAK Pendidikan 2012 Kabupaten Kepulauan Sitaro bersama Denny Ferdinand Kabuhang selaku Sekretaris Disdikpora.

Perbuatan keduanya bermula ketika tahun 2012 Disdikpora Kabupaten Kepulawan Sitaro, menerima DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp13.862.000.000, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditambah dana pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber APBD sebesar Rp1.386.200.000, sehingga berjumlah seluruhnya Rp15.248.200.000. Kemudian dua terdakwa ini bersama-sama melawan hukum, melakukan pugutan dari sekolah penerima DAK Tahun Ajaran (TA) 2012.

Menurut JPU, berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi kepala sekolah (kesek), terdapat 50 sekolah, telah menyerahkan uang yang bersumber dari DAK Pendidikan yang dikumpulkan oleh kedua terdakwa.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, negara dirugikan hingga Rp924.092.200. Perbuatan keduanya dinilai JPU bertentangan dengan pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KHUP,” jelas JPU.

Sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan. (ekaputra)

IKLAN
loading...