Money Politics, Apakah Terjadi di Pilhut Serentak Mitra?

Gambar ilustrasi money politics.

MITRA — Perang tolak money politics atau politik uang di Indonesia sudah seringkali kita dengar. Salah satu tujuannya, untuk mendapatkan pemimpin berkualitas mulai dari Presiden hingga Kepala Desa atau Hukum Tua.

Masyarakat sudah sering terjebak dengan lingkaran money politics yang ujung-ujungnya bisa merugikan masyarakat itu sendiri.

Pada pemilihan Kumtua serentak di Minahasa Tenggara (Mitra) yang baru dilaksanakan pada 24 September 2019 kemarin, menyisakan tanda tanya. Pasalnya, ada sejumlah calon Kumtua yang menolak menandatangani berita acara pemilihan. Ada apa?

Dengan ditolaknya berita acara pemilihan Kumtua, berarti ada persoalan yang dirasa merugikan calon Kumtua tersebut.

Pertanyaannya, persoalan apa yang membuat sejumlah Kumtua menolak menandatangani berita acara. Apakah ada indikasi permainan money politics?

Dari segi pengawasan, telah disediakan pengawas Pilhut di 97 desa yang melaksanakan Pilhut, dengan total 194 pengawas Pilhut.

Para pengawas Pilhut telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), sebanyak 2 kali dalam rentan waktu tak lebih dari sebulan, hingga pelaksanaan Pilhut. Memang singkat, namun dianggap efektif oleh sebagian orang.

Dari pantauan yang ada usai Pilhut di Mitra, tiga desa yakni Silian Barat, Esandom Satu dan Molompar Dua Selatan usai Pilhut dilaksanakan tercatat ada 4 calon Kumtua yang tidak menandatangani berita acara Pilhut.

Setelah ditelusuri ada pengakuan bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut, karena melihat ada yang janggal. Salah satunya ada kemungkinan permainan money politics dari pesaing mereka.

Pelanggaran money politics jelas sudah diatur dalam peraturan bupati (Perbub) Mitra Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pilhut Serentak Kabupaten Mitra.

Dengan dasar itu, maka tidak ada cela bagi calon Kumtua untuk melakukan money politics demi memenangkan Pilhut serentak.

Terkait Money politics juga, telah disampaikan oleh Kapolres Minsel AKBP FX Winardi Prabowo saat menemui para calon Kumtua di Gedung Sport Hall Mitra sebelum ajang Pilhut dilaksanakan. Agar tidak memberikan sesuatu berupa barang dan uang demi memenangkan Pilhut di tiap desa yang melaksanakan Pihut.

Kita tunggu saja adakah yang bisa membuktikan persoalan money politics di Pihut Mitra. Karena, jika ada yang terbukti maka akan ada Kumtua terpilih yang akan di batalkan.

Butuh keseriusan pihak-pihak terkait untuk membantu para pencari kebenaran demi demokrasi yang bersih di Minahasa Tenggara. (fensen)