MANADO-Seperti Anggota DPRD Sulut lainnya, Amir Liputo melakukan Reses I Tahun 2020 sejak 27 April sampai 4 Mei di 7 Kelurahan yang ada di Manado.
Kepada wartawan, Liputo mengakui jika reses kali ini sangat berbeda, karena dalam suasana Pandemi Covid-19. Sehingga dirinya tetap mendukung program pemerintah, ketika turun lapangan tetap mengunakan protap kesehatan.
“Untuk menunjang program pemerintah melaksanakan Social Distance dan Phyisical Distancing maka reses kali ini difokuskan mengunjungi kantor-kantor Kelurahan yang ada di daerah Dapil saya pribadi di Kota Manado,” ungkap Liputo.
Lanjut Politisi PKS ini, tujuh kelurahan yang dikunjungi adalah, kelurahan Mahawu, kelurahan Bailang, kelurahan Komo luar, kelurahan Titiwungen selatan, kelurahan Kairagi II, kelurahan Ternate baru, dan kelurahan Banjer.
Liputo mengakui dari 7 kelurahan yang dilaksanakan reses aspirasi yang disampaikan umumnya persoalan yang dikeluhkan masyarakat adalah Penerangan Jalan Umum (PJU), Jalan Lingkungan, serta permasalahan Bansos.
“Ada banyak lampu jalan yang sudah tidak berfungsi rata-rata lampu solar cell yang selama ini terpasang itu sudah tidak berfungsi lagi. Kedua, umum yang dikeluhkan masyarakat juga adalah soal banyaknya jalan lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan Ketiga adaalah permasalah klasik yakni soal bansos,” ucap Liputo.
Anggota Komisi III DPRD Sulut ini menjelaskan juga terkait permasalahan infrastruktur di Balai Sungai dan Balai Jalan seperti drainase serta jembatan-jembatan kecil menjadi aspirasi para kepala-kepala lingkungan.
“Masyarakat juga meminta perhatiannya terutama saluran air drainase yang ada dan juga ganti rugi lahan terhadap normalisasi sungai dan proyek nasional seperti di Komo. Banyak rumah yang sudah diselesaikan pembayarannya sampai sekarang belum ada tindak lanjut untuk pembersihan dan itu telah menjadi tempat yang kurang baik karena sudah ditinggal oleh penghuninya,” ujarnya.
Sementara itu yang menjadi keluhan yang menjadi persoalan klasik diakui Liputo adalah soal bantuan masyarakat, terutama masyarakat yang bukan penduduk kota Manado.
“Bantuan sekarang berbasis KTP dan KK, mereka yang tidak bisa mudik ini ternyata sampai hari ini belum mendapatkan bantuan. Ini perlu mendapat respon pemerintah karena satu sisi mereka dilarang Mudik, di sisi lain mereka harus tinggal di tempat,” tutupnya. (mom)
