MANADO-Janji Komisi IV DPRD Sulut membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, terkait pelayanan Rumah Sakit khususnya pasien covid-19 terbukti.
Pasalnya, Komisi IV berdasarkan keluhan masyarakat telah memanggil RSUP Prof Kandouw dan Rumah Sakit Walanda Maramis.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung alot dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Careiq N Runtu (CNR) serta Anggota Melky J Pangemanan, Yusra Alhapsyi, Hilman Idrus dan Koordinator Komisi IV Billy Lombok. Sedangkan anggota dewan yang lain mengikuti secara virtual serta pihak keluarga korban.
Alotnya pembahasan, RDP ini berlangsung 4 jam di Ruang Serbaguna DPRD Sulut,
karena hadirnya keluarga yang menjadi korban atas pelayanan dari rumah sakit. Seperti kematian Ibu dan anak asal Kolongan Minahasa Utara. Baik pihak rumah sakit maupun pihak keluarga korban melalui juru bicara menyampaikan klarifikasi.
Pada akhirnya Komisi IV DPRD Sulut memberikan kesimpulan dengan membentuk tim khusus atas keluhan pelayanan rumah sakit, agar lebih detail dan bisa fokus.
Selain itu, Komisi IV juga merekomendasikan mempidanakan nakes yang secara sengaja melalaikan tugas dan tanggungjawab mereka. Komisi IV juga menyatakan siap mengawal dan memperjuangkan insentif nakes, sehingga pelayanan akan semakin baik.
“Permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa rumah sakit di Sulut, termasuk di rumah sakit RSUP Prof Kandouw kita akan mengusulkan untuk membuat tim khusus, supaya segala sesuatu permasalahan bisa berkembang disitu,” ucap Waworuntu.
“Kalaupun ada oknum Nakes atau dokter yang melalaikan terkait tanggung jawab, Komisi siap merekomendasikan segera dipidanakan orang orang itu. karena ini menyangkut dengan nyawa. Dan terkait dengan tunjangan dari nakes kita tentunya akan memperjuangkan. Tahun tahun sebelumnya komisi IV telah memperjuangkan insentif dari para dokter LPDS, dan itu disalurkan langsung oleh menkes. dan kita terus akan mengawal supaya COVID-19 di Sulut kita sama-sama berdoa boleh menurun dan terkait dengan rekomendasi lainnya,” tandasnya.
Sementara Koordinasi Komisi IV Billy Lombok menyatakan, pertemuan ini dimaksudkan memberi ruang kepada masyarakat maupun pihak RS untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi.
Termasuk juga dengan melakukan audit medik sehingga keluarga pasien yang menjadi korban akan memahami kondisi, tandanya dengan pertemuan ini juga sekaligus diharapkan pihak.RS disulut melakukan perbaikan atau pembenahan atas keluhan masyarakat.
Billy juga menyoroti ketidakhadiran Kadis Kesehatan padahal menurutnya, kehadiran kadis penting untuk koordinasi sekaligus menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik seperi soal Rapit antigen, juga anggaran penanganan Covid yang di alokasikan untuk dinkes. RDP ini dilaksanakan, Kamis (12/8/2021).(mom)
