MANADO-Diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai akhir Agustus oleh Pemerintah Sulawesi Utara, ditanggapi serius oleh Anggota DPRD Sulut Inggried Sondakh.
Kepada wartawan, Politisi Golkar dari dapil Minahasa-Tomohon menyatakan, Pemerintah Provinsi Sulut agar lebih arif dan bijaksana dalam memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Sulut, terlebih khusus pemerintah Kabupaten Minahasa.
Diakui Inggried, dirinya sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam memperpanjang PPKM level 4 di Sulut terlebih khusus di Kabupaten Minahasa dalam rangka menghambat laju penyebaran COVID-19, tetapi pemerintah juga harus memikirkan nasib dari para pelaku-pelaku ekonomi di daerah.
“Kita semua menunjang bagaimana menghambat laju penyebaran COVID-19, juga apa yang sudah dilakukan pemerintah soal PPKM, akan tetapi lebih spesifik lagi karena selain kita sebagai wakil rakyat atau anggota dewan, tetapi juga secara terus terang kami juga adalah bagian dari masyarakat pelaku ekonomi. Dan lebih dalam lagi saya juga melihat langsung bagaimana masyarakat atau para pekerja yang sangat membutuhkan perputaran ekonomi yang saat ini bukan hanya stak tetapi kondisi sekarang semakin dirasakan oleh masyarakat dibawah,” tegas Anggota Komisi II DPRD Sulut ini.
Inggried juga menegaskan, soal
perpanjangan PPKM di Kabupaten Minahasa yang dinilai tidak adil dan terkesan tebang pilih kepada para pelaku ekonomi.
“Khusus Minahasa saya juga harus angkat bicara, karena kalaupun memang PPKM ini dilakukan merata artinya untuk Sulut, tentunya sebagai masyarakat kita harus patuh karena pemerintah mempertimbangkan dari berbagai sisi. Tapi kalau saya boleh katakan untuk Minahasa misalnya, soal tempat diadakan pertemuan atau pernikahan contoh di tempat-tempat yang terbuka disamaratakan seluruhnya tidak bisa melakukan kegiatan. Kalau dibandingkan dengan Manado yang juga PPKMnya level 4. Bagi saya ini tidak berkeadilan karena Manado bisa Minahasa benar-benar disamaratakan seperti itu, bahkan kenapa di Mercure bisa kemudian ditempat lain tidak bisa,” ucap Inggried.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sulut ini mengakui jika tidak sedikit para pelaku ekonomi mengeluh kepadanya karena kapasitasnya sebagai wakil rakyat.
“Lebih parah lagi para karyawan yang mengharapkan penghasilan dari tempat dimana mereka berkerja.
Pelaku pelaku ekonomi yang terdampak ini secara langsung mengeluh kepada kami selaku wakil rakyat. Lebih parah lagi orang -orang yang memang berpenghasilan harian itu tidak bisa mendapatkan apa apa,”ucapnya.
Inggried menyatakan, jika
dirinya menghargai kebijakan pemerintah tentang PPKM, namun PPKM yang berkeadilan dan tidak mematikan ekonomi baik masyarakat maupun para pelaku ekonomi.
“Kami mengahrgai pemerintah yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menahan laju penyebaran COVID-19 tapi jangan sampai mematikan ekonomi masyarakat. lebih bijaklah bagaiamana segala sesuatu itu bisa dilihat secara proporsional,”tutupnya. (mom)
