Pemkot Bitung Raih WTP ke-7

(Wali Kota Bitung Max J Lomban menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)
(Wali Kota Bitung Max J Lomban menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

BITUNG – Pemerintah Kota Bitung dibawah kepemimpinan Wali Kota Max J Lomban dan Wakil Wali Kota Maurits Mantiri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perihal Pengelolaan Keuangan tahun anggaran 2017, untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Keberhasilan Pemkot Bitung meraih opini WTP, menyusul penyerahan penghargaan kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba kepada Wali Kota Bitung Max J Lomban, yang didampingi Ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit, di Aula kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulut, Manado, Senin (04/06/2018). “Apresiasi kepada BPK yang telah berkontribusi positif terhadap laporan hasil pemeriksaan, sehingga Pemkot Bitung mampu meraih gelar WTP ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011,” kata Lomban usai menerima penghargaan.

Dipaparkan Lomban, dari hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan, hampir sudah sesuai dengan prosedur standar akutansi berbasis akrual dimana pemeriksaan dilakukan pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. “Meskipun memang masih ada beberapa rekomendasi yang harus kita perbaiki lagi,” terang Lomban.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan keberhasilan Pemkot Bitung meraih opini WTP ketujuh untuk tahun 2017, murni didasarkan pada upaya Pemkot Bitung, memperbaiki dan semaksimal mungkin meminimalisir kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. “Terimakasih kepada semua PD yang telah mengelola keuangan di APBD, dengan baik,” ujar Mantiri sembari menambahkan keberhasilan meraih opini WTP, diharapkan akan memberi dampak pada peningkatan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(hry)